Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan Provinsi DKI Jakarta dan Aceh memiliki sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa melebihi Rp2,3 triliun tahun 2018.Outputnya' harus jelas, antara perencanaan, penganggaran dan memastikan program berjalan juga harus jelas, supaya tidak ada Silpa. 'Kan sayang kalau Silpa sampai di Rp2 triliun
"'Outputnya' harus jelas, antara perencanaan, penganggaran dan memastikan program berjalan juga harus jelas, supaya tidak ada Silpa. 'Kan sayang kalau Silpa sampai di Rp2 triliun," kata Tjahjo Kumolo usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, Kamis.
Tjahjo mengatakan tingginya Silpa berarti penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rendah.
Menurut dia, kemungkinan hal itu terjadi karena disebabkan sejumlah faktor di antaranya program berjalan tidak efektif karena waktu, kondisi daerah dan koordinasi sehingga penyerapan anggaran belum optimal walau penganggaran dan perencanaan sudah bagus.
Ia mendorong agar daerah yang memiliki Silpa masih tinggi untuk membuat skala prioritas seperti di DKI Jakarta terkait masalah banjir, macet dan pendidikan.
Tjahjo mengharapkan tahun 2019 dan tahun ke depan agar daerah-daerah mengkonkretkan perencanaan, anggaran dan program.
Kemendagri, lanjut dia, tidak memiliki kewenangan melakukan pendampingan termasuk memberikan sanksi atau teguran.
Ia menyebutkan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan memiliki kewenangan memberikan semacam "reward" atau tidak terkait penyerapan anggaran yang tepat sasaran.
Sementara itu, untuk daerah lainnya, kata dia, penyerapan anggaran tergolong bagus.
Baca juga: Mendagri ingatkan pemda terkait delapan persoalan APBD
Baca juga: Serapan APBD DKI 2018 lebih dari 82 persen
Baca juga: Mendagri: FPI belum mengajukan perpanjangan izin
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
