• Beranda
  • Berita
  • Miliki ratusan suku bangsa, RI diminta ketuai LCIPP Asia-Pasifik

Miliki ratusan suku bangsa, RI diminta ketuai LCIPP Asia-Pasifik

21 Juni 2019 17:18 WIB
Miliki ratusan suku bangsa, RI diminta ketuai LCIPP Asia-Pasifik
Konferensi Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC). (Dokumentasi Kemenko Kemaritiman)

Indonesia memiliki sumber daya untuk terlibat di LCIPP sangat banyak

Indonesia diminta untuk menjadi ketua regional kawasan Asia-Pasifik dalam kerangka kerja Local Community and Indigenous People Platform (LCIPP) karena dihuni oleh ratusan suku bangsa dan komunitas lokal.

"Kita punya suku-suku bangsa dan komunitas lokal yang jumlahnya melebihi 700-an oleh karena itu kita punya kepentingan (dalam LCIPP)," kata Kartini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Permintaan tersebut muncul dari Ketua LCIPP UNFCCC (Periode 2019-2021) yang sekaligus Ketua Delegasi Iran Majid Shafiepour, setelah bertemu dengan Alternate Ketua Delegasi Indonesia Duta Besar Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir di sela-sela konferensi Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bonn, Jerman, Rabu (19/6).

Secara spesifik, lanjut Kartini, Iran mengharapkan Indonesia bisa mencalonkan perempuan sebagai ketua Alternate LCIPP kawasan Asia Pasifik.

"Indonesia mendukung dan menerima usulan itu karena kita juga berpikir bahwa menominasikan perempuan adalah bagian 'affirmative action' untuk memastikan keterwakilan perempuan di dalam UNFCCC," ujarnya.

Sementara itu, Indonesia dinilai sangat berkepentingan untuk terlibat aktif dalam kegiatan LCIPP mengingat Indonesia dihuni oleh ratusan  suku bangsa dengan kearifan lokal masing-masing yang menyebar dari Sabang sampai Merauke.

"Tradisi kearifan lokal yang diwariskan turun temurun, dari generasi ke generasi yang memastikan pemeliharaan lingkungan dan ketahanan pangan berlangsung secara efektif dan sistematik," tambahnya.

Ketua Negosiator Delegasi RI dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wahyu Marjaka mengatakan pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri sebagai pemegang mandat dalam LCIPP akan segera mengambil langkah tindak lanjut.

Hal itu diharapkannya akan memperkuat peran diplomasi Indonesia di percaturan UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change).

"Keputusan pertemuan bilateral dengan Iran, positifnya diputuskan serta merta bahwa Indonesia harus mengambil peran dengan apapun risikonya dan ini adalah peluang sangat baik kalau menanggapi permintaan ketua LCIPP. Karena kenyataannya Indonesia memiliki sumber daya untuk terlibat di LCIPP sangat banyak," beber Wahyu.

LCIPP merupakan sebuah kelompok kerja yang secara khusus membahas keterlibatan kelompok adat dan penduduk asli untuk berkontribusi dalam kegiatan mengurangi emisi karbon dalam UNFCCC. Forum ini dibentuk pada saat COP 24 tahun 2018 di Katowice, Polandia.

Wadah itu dibentuk untuk memambah wawasan pengetahuan, teknologi, pengalaman penduduk lokal dan masyarakat adat untuk merespon  dampak perubahan iklim.

Selain itu, di dalam wadah ini juga difasilitasi kegiatan saling bertukar informasi dan pengalaman dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta melibatkan lebih banyak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam proses di UNFCCC.


Baca juga: Dalam UNFCCC, Indonesia usung "blue carbon" kurangi emisi karbon
Baca juga: Forum perubahan iklim siapkan pelaku lingkungan ke Polandia


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019