"Sampai hari ini belum terendus adanya oknum yang menimbun kebutuhan pokok dengan maksud tentu. Aparat penegak hukum bersama instansi terkait terus melakukan pengawasan," kata Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhart di Kendari, Jumat.
Aparat keamanan memprediksi gangguan Kamtibmas bukan hanya tindakan kriminal tetapi distribusi pangan yang ditumpangi kepentingan mafia dapat memicu kerawanan sosial sehingga harus diantisipasi sejak dini.
Oleh karena itu, usai bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sultra perlu digelar rapat koordinasi lintas sektoral beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara periodik untuk menggambarkan rangkaian distribusi pangan maupun ketersediaan pangan.
Potensi permasalahan masih berkisar pada masalah distribusi pangan, upaya penimbunan kebutuhan bahan pokok oleh sekelompok kartel atau mafia pangan.
"Ada fenomena buruk pasca bencana sehubungan dengan harga-harga kebutuhan pokok, yakni perilaku pelaku usaha yang menaikkan harga di atas harga yang telah ditetapkan," katanya.
Goldenhart menambahkan potensi kerawanan lain yang patut diwaspadai adalah permasalahan kelancaran dan keselamatan arus lalulintas, potensi bencana alam susulan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Diprediksi satu bulan setelah musibah banjir akan terjadi pergerakan harga-harga kebutuhan pokok, termasuk sayur sayuran karena stok terbatas sementara permintaan meningkat," ujarnya.
Baca juga: Bantuan untuk penanganan banjir Sulawesi Tenggara masih berlanjut
Pewarta: Sarjono
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
