Ditambah lagi Pemprov DKI Jakarta kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan daerah selama dua tahun berturut-turut.
“Alhamdulillah dengan ikhtiar yang dilakukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu memperoleh predikat WTP untuk tahun kedua,” kata Anies menyampaikan saat Rapat Paripurna Istimewa Rangkaian perayaan HUT Ke-492 Kota Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu.
Selain itu, prestasi lainnya datang dari penghargaan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Pemprov DKI Jakarta.
KPK memberikan tiga penghargaan untuk kategori Pemerintah Daerah dengan Penerapan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Terbaik Tahun 2018. Kemudian Pemerintah Daerah dengan Nilai Gratifikasi Terbesar yang Ditetapkan Menjadi Milik Negara Tahun 2018 dan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2018.
Di samping itu, terobosan-terobosan Pemprov DKI Jakarta yang membawa manfaat bagi warga juga dipaparkan Anies di depan para peserta Rapat Paripurna Istimewa.
"Beberapa program inovasi yang menjadi wujud Wajah Baru Jakarta, antara lain Sistem Layanan Pembayaran Belanja Daerah dan Pajak Pusat melalui SP2D Online dan Real Time," kata Gubernur.
Diantaranya Revitalisasi Fasilitas Pejalan Kaki, seperti revitalisasi trotoar dengan konsep Complete Street, revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Jembatan Penyeberangan Multiguna, dan Terowongan Penyeberangan Orang.
“Inovasi selanjutnya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan grand design (desain besar) pembangunan berbasis gerakan yaitu dengan paradigma City 4.0. Artinya, pemerintah kota administrasi menjadi kolaborator dan warga menjadi ko-kreator,” katanya.
Kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan warga menjadi perhatian utama dalam menghadirkan wajah baru Jakarta. Untuk memajukan kota ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak akan bisa bekerja sendiri.
Dukungan dari komunitas, pakar, akademisi, dan warga sangat dibutuhkan.
Namun, Anies menegaskan yang menjadi sangat penting adalah solidnya pimpinan di ibu kota, yang dalam konstitusi disebutkan meliputi lembaga wakil rakyat, lembaga keamanan serta penegakan hukum.
“Kota ini harus menjadi milik semua, termasuk dalam pengelolaannya. Semangat permusyawaratan dan perwakilan harus dihidupkan kembali untuk bergotong royong membangun kota. Kami pun berharap, sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat,” kata Anies.
Baca juga: Ini ungkapan Anies pada masyarakat Betawi
Baca juga: Anies berikan potongan tumpeng HUT Kota Jakarta pada Nachrowi
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
