Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memperkuat pencegahan dini terjadinya konflik sosial berbasis kearifan lokal, pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi menghantam Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan sebagian Parigi Moutong.Upaya pencegahan menjadi hal yang sangat mendasar dan penting ditekankan dalam manajemen konflik horizontal yang dilakukan pemerintah daerah. upaya pencegahan konflik yang dilakukan dengan terstruktur, mendalam dan konsisten tentu akan membuat akar k
"Terutama konflik yang bersifat horisontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah Ihsan Basir di Palu, Senin (24/6).
Pencegahan terhadap konflik dini dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Tengah lewat DP3A Sulteng lewat kegiatan penyuluhan pencegahan dini konflik sosial berbasis kearifan lokal tahun 2019.
Ihsan Basir mengemukakan, upaya pencegahan menjadi hal yang sangat mendasar dan penting ditekankan dalam manajemen konflik horizontal yang dilakukan pemerintah daerah. upaya pencegahan konflik yang dilakukan dengan terstruktur, mendalam dan konsisten tentu akan membuat akar konflik mati.
Baca juga: Upaya melindungi perempuan selama darurat bencana
Selain itu, potensi-potensi konflik tidak muncul kepermukaan, seperti regulasi atau kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda serta memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi konflik; dan membangun sistem peringatan dini.
Pemprov melibatkan 100 peserta yang terdiri dari pengelola tenda ramah perempuan (TRP), PKK, Wanita Islam Alkhairat, Kementerian Agama, Mombine Gali Gasa, Satgas K5, Lembaga Adat, Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tenaga pendidik, pelajar, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan itu bertujuan untuk menciptakan sinergitas antara pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat dalam hal pencegahan dini konflik sosial.
Memberikan pemahaman dan pembekalan kepada peserta tentang pentingnya sensitivitas terhadap isu – isu yang dapat memicu konflik sosial di sekitar tempat tinggal masing – masing. Memberikan informasi tentang dampak konflik sosial bagi perempuan dan anak.
"Hasil dari kegiatan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi DP3A Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan program kegiatan tahun anggaran 2020," ujar Ketua Panitia Pelaksana, Nurfatnila K Achmad.
Baca juga: Kemen-PPPA : Prioritaskan perlindungan perempuan-anak dalam bencana
Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Ridwan Chaidir
Copyright © ANTARA 2019
