Dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa, Luhut menjelaskan konsep tersebut diharapkan sudah bisa diimplementasikan pada 2020 mendatang untuk mendukung "direct call".
"Sekarang studinya sedang dibuat Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan sudah final. Saya pikir dalam satu pertemuan lagi akan selesai. Saya berharap ini sudah bisa diimplementasikan di tahun depan," katanya.
Luhut menuturkan, meski telah ada pelayaran langsung tanpa transit (direct call) dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, kapal-kapal pengangkut itu nyatanya masih melakukan transit di Singapura.
Mantan Menko Polhukam itu menyebut Singapura mengakomodasi 32 juta TEUs kontainer di mana dari angka tersebut, separuhnya atau sekitar 17 juta TEUs merupakan kontainer dari Indonesia.
Oleh sebab itu, Luhut mengatakan Indonesia sudah saatnya membutuhkan hub tersendiri.
"Jadi dengan studi yang dibuat Bappenas, kita sampai pada kesimpulan, kita bikin hub sendiri apakah di Medan Kuala Tanjung, atau Tanjung Priok, atau mungkin Surabaya. Dari situ kita langsung 'direct call' ke luar negeri, tidak lagi melalui Singapura sehingga akan membuat 'cost' kita turun 35-45 persen," imbuhnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada masalah yang terjadi dalam penetapan hub pelayaran "direct call", yakni penolakan di daerah.
"Tapi saya pikir, 'national interest' kita yang paling penting. Yang penting, daerah-daerah itu tidak dirugikan," pungkasnya.
Baca juga: Empat BUMN pelabuhan kembangkan sistem pembayaran jasa terintegrasi
Baca juga: Menteri BUMN minta Pelabuhan Merak layani intermoda terintegrasi
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
