• Beranda
  • Berita
  • Uncen klaim angka partisipasi pendidikan tinggi Papua rendah

Uncen klaim angka partisipasi pendidikan tinggi Papua rendah

26 Juni 2019 17:10 WIB
Uncen klaim angka partisipasi pendidikan tinggi Papua rendah
Rektor Universitas Cendrawasih Apolo Safanpo ketika menjadi narasumber dalam seminar tahunan ke-empat bertempat di University of Nottingham, Inggris yang digelar oleh Kelompok Lingkar Studi Papua (LSP), Perhimpunan Pelajar Indonesia di UK (PPI-UK) (Istimewa)

Fokus pemerintah terhadap pendidikan di Papua selama ini telah banyak dicurahkan pada pendidikan dasar dan menengah

Universitas Cenderawasih (Uncen) mengklaim angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Papua masih cukup rendah dengan hanya sekitar 18 persen, di mana angka ini jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 31,5 persen.

Rektor Universitas Cendrawasih Apolo Safanpo, di Jayapura, Rabu, mengatakan dengan kata lain ada lebih dari 80 persen anak-anak muda Papua usia kuliah yang belum dapat terakomodasi di jenjang pendidikan tinggi.

"Hingga 2014, dari 300 ribu lebih putra-putri Papua berusia antara 19-24 tahun, hanya sekitar 60 ribuan orang yang dapat mengenyam pendidikan tinggi baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Provinsi Papua," katanya.

Menurut Apolo, minimnya kesempatan terhadap pendidikan tinggi antara lain disebabkan karena daya tampung perguruan tinggi di Papua yang tidak seimbang dengan laju pertambahan penduduk Papua.

"Di samping minimnya daya tampung dan keterbatasan infrastruktur perkuliahan, persoalan mendasar yang dihadapi oleh perguruan tinggi di Papua adalah terkait tenaga pengajar, hingga kini rasio dosen dan mahasiswa di Papua masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti," ujarnya.

Dia menjelaskan kini seorang dosen di Uncen, misalnya, harus mengajar lebih dari 200 orang mahasiswa, sedangkan idealnya rasio dosen-mahasiswa adalah 1 banding 50 untuk bidang studi eksak dan 1 banding 30 untuk bidang studi sosial.

"Fokus perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Papua selama ini telah banyak dicurahkan pada pendidikan dasar dan menengah dan cenderung mengesampingkan jenjang perguruan tinggi, padahal PT sebenarnya merupakan lokomotif penggerak pengembangan sumber daya manusia dengan kapasitasnya mencetak tenaga-tenaga pendidik, kesehatan dan sebagainya," katanya lagi.

Dia menambahkan untuk itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan perguruan tinggi, di mana pemanfaatan dana Otonomi Khusus untuk mengirim pelajar Papua ke luar negeri juga kiranya perlu dicermati secara lebih mendalam.

Baca juga: 89 persen lulusan SMA/SMK Papua tak lanjut ke perguruan tinggi
Baca juga: "E-learning" Tingkatkan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Papua
Baca juga: Warga Biak lepas 20 ha tanah adat untuk bangun kantor layanan Dikti

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019