"Dalam rencana tapak (site plan) bukan hanya untuk hunian untuk penyintas tetapi juga dilengkapi toko-toko sebagai ruang bisnis," kata Wali Kota Palu Hidayat saat memimpin rapat koordinasi pemanfaatan lahan pembangunan huntap, di Palu, Kamis.
Wali Kota menjelaskan kawasan cepat tumbuh di wilayah Kelurahan Tondo dan Talise, Kecamatan Ulujadi berada di lahan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikuasai sejumlah perusahaan, namun sebagian lahan tersebut sudah dibebaskan untuk kepentingan kebencanaan.
Pemanfaatan lahan untuk pembangunan huntap di dua kelurahan tersebut dibagi menjadi tiga lokasi dengan luas keseluruhan 481,65 hektare untuk kebutuhan sekitar 7.000 hunian.
"Penyediaan ruang bisnis di kawasan itu akan dikelolah pemegang HGB, artinya pemegang HGB diberi kesempatan melakukan kegiatan bisnis guna menunjang ekonomi daerah," ujar Hidayat.
Dikemukakannya, selain untuk kepentingan kebencanaan, di sekitar lahan tersebut juga akan dibangun pusat perkantoran pemerintah yang dituangkan dalam rencana tapak Pemkot Palu.
Di kawasan itu, kegiatan konstruksi bantuan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang direkomendasikan pemerintah setempat sedang berjalan.
Pembangunan tahap pertama sebanyak 1.000 unit, tahap kedua 500 unit di Kelurahan Duyu, termasuk 11 unit bantuan huntap pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Tondo.
"Kami berhadap kawasan ini menjadi kawasan elit, karena di dalamnya bukan hanya dibangun hunian tetapi ada fasilitas penunjang lainnya," katanya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri enam dari tujuh perusahaan pemegang HGB guna membangun kesepakatan bersama, termasuk sejumlah instansi terkait untuk mendukung kegiatan konstruksi pembagunan hunian untuk korban bencana.
"Saya minta seluruh pihak terkait agar berkomitmen terhadap penetapan lokasi relokasi," tutur Hidayat.*
Baca juga: Hanya 90 KK pengungsi Masjid Agung Kota Palu akan direlokasi
Baca juga: Pemkot Surabaya mulai pembangunan huntap untuk korban bencana Palu
Pewarta: Muhammad Arshandi/Ridwan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
