"Kami sekarang akan melabeli cuitan mana pun yang melanggar aturan kami, tapi, kami berusaha mengikuti kepentingan publik," kata CEO Twitter, Jack Dorsey, dikutip dari Reuters.
Kebijakan baru ini akan berlaku untuk politikus dan pejabat pemerintah yang memiliki pengikut lebih dari 100.000. Jika cuitan tersebut dilabeli atau pernah dilaporkan (report) oleh pengguna lainnya, warganet perlu mengklik tautan untuk melihat cuitan tersebut.
Juru bicara Twitter menyatakan tim mereka, manusia, yang akan menandai cuitan mana yang perlu diberi label. Jika ditemukan pelanggaran, satuan tugas Twitter akan meninjau kembali apakah cuitan tersebut perlu dilihat oleh publik.
"Ada beberapa kasus yang publik perlu akses ke cuitan tersebut, meski pun cuitan itu mungkin melanggar aturan kami," kata Twitter.
Cuitan yang melanggar aturan dan tidak perlu dilihat oleh publik misalnya ajakan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain.
Twitter dikritik karena mereka dianggap tidak cukup bertindak untuk menangani tulisan dari para politikus. Twitter akan menghapus cuitan jika cuitan tersebut banyak dilaporkan.
Sejumlah orang meminta Twitter menghapus cuitan tajam dari Presiden Donald Trump dan politikus lainnya.
Baca juga: Twitter hapus fitur geotag
Baca juga: Akun "garis lucu" beri oase dalam ketegangan politik
Baca juga: Solusi jika akun Twitter Anda diretas
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019
