"Itu sedang diajukan ke Kemenkeu," kata Prof. Sukoso dalam seminar Indonesia Halal Expo 2019, Jakarta, Jumat.
Pada 17 Oktober 2019, BPJPH Kemenag mulai menerapkan peraturan bahwa semua produk makanan yang mengandung unsur hewani harus bersertifikat halal.
Menurut dia, biaya sertifikasi halal untuk perusahaan besar berbeda dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut dia, sertifikasi halal untuk UMKM diperkirakan sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta. "Untuk UMKM, berbeda dalam pembiayaan karena ada fasilitas dari pemerintah," katanya.
Namun, pihaknya masih menunggu Peraturan Menteri Agama terkait sertifikasi halal. Peraturan Menteri Agama ini sebagai peraturan turunan untuk memperkuat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
BPJPH pun terus melakukan sosialisasi sertifikasi produk halal. Sosialisasi dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak termasuk Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) serta perguruan tinggi.
Sukoso menambahkan, nantinya BPJPH akan menggandeng sejumlah perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
"LPH bisa didirikan oleh pemprov atau pemkab maupun perguruan tinggi yang memenuhi kriteria sebagai auditor produk halal. Karena tidak mungkin seluruhnya BPJPH yang menangani," katanya.*
Baca juga: Uniga persiapkan LPH untuk sertifikasi halal UMKM di Garut
Baca juga: BPJPH bahas tarif layanan Jaminan Produk Halal
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
