"Beras yang sudah ditanam petani, tidak boleh mubazir terbuang percuma," kata Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo dalam keterangan tertulis, Sabtu.
Menurut Rahmad Handoyo, persoalan stok beras tersebut disebabkan ketidakseimbangan tugas Bulog antara penyerap gabah petani dengan penyalur beras di sisi lainnya.
Hal tersebut, lanjut politisi PDI Perjuangan, juga akibat mekanisme dan pengelolaan distribusi yang selama ini dinilai kurang tepat.
Ia juga berpendapat bahwa penyaluran beras oleh Bulog juga menjadi runyam karena pemerintah sejak 2017 telah mengganti program bantuan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Akibatnya, beras petani yang diserap itu jadi menumpuk di gudang karena Bulog sendiri tidak tahu harus menyalurkan ke mana," jelasnya.
Untuk itu, ujar dia, permasalahan tersebut jangan sampai dianggap enteng serta harus segera dicari solusinya dan Bulog harus kembali benar-benar bertugas hanya sebagai pengendali harga dan penyerap gabah petani.
Sebagaimana diwartakan, Perum Bulog dinilai perlu melakukan berbagai inovasi agar beras yang terdapat di gudang lembaga tersebut juga dapat terserap dengan baik di dalam skema Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).
Baca juga: Bulog siapkan beras medium dan premium untuk dominasi pasar BPNT
Baca juga: Pemerintah pastikan BPNT serap 70 persen beras Bulog
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, untuk mencegah menumpuknya beras di gudang Bulog, Bulog harus berinovasi untuk memperbaiki kualitas stok berasnya sehingga bisa langsung dijual atau disalurkan lewat BPNT.
Menurut Galuh Octania, beras Bulog selama ini kurang diminati oleh para penerima manfaat BPNT yang ditunjukkan antara lain oleh berkurangnya penyaluran beras Bulog karena pemilik e-warong lebih mengutamakan untuk menyetok beras dari non-Bulog, karena jenis beras non-Bulog lah yang lebih banyak mendulang permintaan.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa kini dengan adanya program BPNT, peran Bulog dalam penyaluran beras semakin jauh berkurang karena suplai beras dapat juga diperoleh dari distributor lainnya seperti dari pihak swasta.
Untuk itu, ujar dia, penting bagi Bulog untuk meningkatkan daya tarik produknya agar diminati oleh masyarakat, terutama kepada kalangan masyarakat yang menjadi para penerima BPNT.
Lebih jauh lagi, lanjutnya, pemerintah sebaiknya memberikan fleksibilitas kepada Bulog dalam menyerap beras, salah satunya dengan mempertimbangkan evaluasi HPP yang penerapaannya sudah tidak efektif.
Galuh menambahkan, skema BPNT memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk dapat memilih barang kebutuhan pokok yang lebih berkualitas, semisal saja dengan memilih beras kulitas premium dibandingkan kualitas biasa.
Program penyaluran BPNT juga dinilai lebih memudahkan kontrol dan mengurangi penyimpangan dan berkontribusi pula pada peningkatan inklusi keuangan karena penyalurannya dilakukan lewat transaksi perbankan melalui bank-bank milik negara.
Baca juga: Kurang diminati, Bulog perlu inovasi agar berasnya terserap BPNT
Baca juga: Legislator nilai inovasi Bulog cegah penumpukan beras kurang berhasil
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
