"Harus ada yang bersikap oposisi dan Gerindra sejak awal sudah menunjukkan 'positioning' sebagai partai oposisi," katanya di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Senin.
Baca juga: Pengamat: perlu oposisi dalam sistem politik demokrasi
Dengan begitu, kata dia, partainya akan menolak tawaran termasuk apabila ada jatah menteri.
Politikus daerah pemilihan Sumatera Utara itu melanjutkan dengan menjadi oposisi akan terwujud sistem "check and balance" sebagai bagian dari demokrasi yang sehat yakni ada partai pendukung dan oposisi.
Baca juga: Analis: Peran oposisi tidak kalah terhormat dari penguasa
Walau akan menjadi oposisi, Syafi'i melanjutkan belum tentu partainya akan menjadi musuh bagi pemerintahan dan menolak seluruh kebijakan.
"Partai oposisi 'kan tidak mungkin juga, kalau ada kebijakan benar, kami tetap tidak terima saja. Oposisi yang benar itu bisa bangun 'check and balance', sehingga jalannya pemerintahan sesuai aturan yang ada," ucapnya.
Baca juga: Jika kalah, Prabowo diperkirakan akan menyatakan sebagai oposisi
Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan hingga saat ini kader Gerindra dari seluruh Indonesia belum dikumpulkan setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski demikian, kata dia, kader di daerah juga lebih memilih akan menjadi oposisi agar tidak akan mencederai demokrasi.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
