"Perlu peran partisipasi semua pihak lewat fungsi Forum Puspa untuk pemenuhan hak dan kesejahteraan perempuan dan anak pasca-bencana 28 September 2018," kata Kepala Bidang Partisipasi Media Elektronik dan Media Sosial Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat KPPPA Supriyadi di Palu, Rabu.
Ia mengatakan, upaya pemenuhan hak serta pelindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender pasca-bencana Sulawesi Tengah membutuhkan keterlibatan seluruh komponen dalam masyarakat.
Semakin banyak komponen dalam masyarakat yang terlibat, dia melanjutkan, akan semakin baik pula dampak gerakan untuk membangun kesadaran publik mengenai pentingnya pemenuhan hak serta pelindungan perempuan dan anak di tempat pengungsian korban bencana.
Ia menguraikan, sejak tahun 2016 KPPPA berupaya mengajak masyarakat bergabung dalam Forum Puspa guna membangun kesamaan perspektif mengenai pelindungan perempuan dan anak. Upaya itu mendapat respons positif dari masyarakat, menarik mereka untuk terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Tahun 2018 pemerintah mengucurkan dana Rp7,4 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk 33 Forum Puspa di 33 provinsi di Indonesia, termasuk Forum Puspa Sulawesi Tengah, yang mendapat kucuran dana Rp200 juta.
"Anggaran itu untuk operasional Forum Puspa, pembinaan dan penguatan kelembagaan Puspa agar terus eksis dan menjalankan peran dan fungsinya," kata Supriyadi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah Ihsan Basir mengemukakan pelibatan jejaring, mitra dan kelembagaan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak sangat penting.
"Ada banyak kelembagaan yang perlu dilibatkan, banyak masyarakat yang harus terlibat atau berpartisipasi untuk membangun persepsi dalam upaya pemenuhan hak perempuan dan anak pasca-bencana," kata Ihsan.
Pemerintah Sulawesi Tengah, ia menjelaskan, juga mengajak perusahaan penyedia platform layanan pemesanan daring seperti Grab dan GoJek untuk berpartisipasi upaya pelindungan perempuan dan anak.
"Ini sebagai komponen dalam masyarakat yang nantinya bisa kerja sama untuk perlindungan perempuan dan anak, mereka akan berperan sebagai kendaraan atau alat transportasi yang ramah terhadap perempuan dan anak," katanya.
Baca juga: Tokoh adat-agama Papua didorong berperan lindungi perempuan-anak
Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
