KPK panggil tiga saksi kasus korupsi mantan bupati Bogor

3 Juli 2019 12:56 WIB

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers penetapan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan penerimaan gratifikasi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi oleh mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY).

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi untuk tersangka RY terkait tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPK panggil dua saksi kasus mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin

Tiga saksi itu, yakni Kasubag Keuangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Bogor Asep Nurdin, Bendahara Pengeluaran 2013 sampai sekarang pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bogor Ati Sugiarti, dan Asep Yuyun, pensiunan PNS Kabupaten Bogor.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK masih mendalami terkait pemotongan dana yang dilakukan para kepala dinas untuk diserahkan kepada tersangka Rachmat Yasin.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan Rachmat sebagai tersangka pada Selasa (25/6).

Baca juga: KPK jelaskan konstruksi perkara Rachmat Yasin sebagai tersangka

Untuk kasus suap, tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8.931.326.223.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Diketahui, Rachmat baru saja bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung.

Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta karena menerima suap senilai Rp4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.