Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng perguruan tinggi untuk mengembangkan penelitian terkait kependudukan dan program keluarga berencana (KB).
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prof Rizal Damanik kepada wartawan di Banjarbaru, Kamis, mengatakan nota kesepakatan kerja sama sudah dibuat dengan Ketua Forum Rektor Indonesia Prof Yos Johan Utama pada 1 Juli 2019 untuk mengoptimalkan kemitraan BKKBN dengan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN akan bermitra dengan perguruan tinggi dengan minimal akreditasi B. Rizal mengatakan bahwa BKKBN menyiapkan dana sampai Rp12 miliar untuk mendukung penelitian mengenai kependudukan dan KB di perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi mitra bisa mendapat bantuan dana penelitian sekitar Rp15 juta--Rp20 juta hingga Rp50 juta--Rp100 juta.
Kedeputian Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN juga telah mengembangkan sistem Penilaian Kerja Sama Penelitian Mitra, aplikasi yang bisa memudahkan para peneliti perguruan tinggi di 34 provinsi untuk bekerja sama dengan peneliti BKKBN dalam merancang dan melaksanakan penelitian.
Aplikasi tersebut mencakup standar pemilihan perguruan tinggi mitra berdasarkan akreditasi, transparansi sistem penilaian mitra perguruan tinggi, penunjukan peninjau sesuai dengan standar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Penelitian hasil kerja sama dengan BKKBN diwajibkan terbit dalam jurnal ilmiah sehingga bisa diakses secara luas oleh masyarakat Indonesia maupun dunia.
"Dengan optimalisasi kerja sama ini diharapkan penelitian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dihasilkan akan jauh lebih tajam berdasarkan kondisi per wilayah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai basis dalam pengambilan keputusan maupun pengembangan program intervensi per wilayah intervensi program," kata Rizal.
Ia juga menekankan pentingnya perguruan tinggi mitra memanfaatkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang selama ini hanya "teronggok" setelah survei selesai.
"Data SDKI budget-nya Rp60 miliar untuk ngumpulin data. Kami mau data yang dikumpulkan itu tidak hanya menjadi tabel-tabel saja, tapi 'dinyanyikan'," kata Rizal.
Baca juga:
BKKBN ajak perguruan tinggi lakukan penelitian program KB
Tanpa KB penduduk Indonesia sudah 500 juta
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
