"Dengan adanya koordinasi dan kerja sama ini, kita akan mengetahui siapa saja yang membeli barang-barang atau produk-produk yang bersubsidi seperti LPG tiga kilogram," kata CEO LinkAja, Danu Wicaksana, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, dengan adanya kerja sama kedua belah pihak akan saling menguntungkan karena pertamina juga bagian dari pemerintah di sektor produsen minyak.
Selain dengan pertamina, aplikasi LinkAja yang baru saja diluncurkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno tersebut juga sedang menjajaki koordinasi di sektor transportasi.
Kerja sama di sektor publik transportasi tersebut nantinya terintegrasi dengan beberapa hal seperti jasa marga, kereta api, kereta commuter line Transjakarta dan lain sebagainya.
Sebagai contoh, aplikasi LinkAja sedang melakukan uji coba penerapan sistem pembayaran tol berbasis radio frequency identification
(RFID).
Penerapan sistem RFID, kata dia, akan mempermudah masyarakat yang menggunakan jalan tol karena tidak perlu lagi harus berhenti di pintu tol untuk melakukan pembayaran.
"Ini merupakan bentuk kerja sama terbaru dengan tujuan masyarakat lebih mudah dan efesien sehingga tidak perlu ribet," ujarnya.
Saat ini penerapan sistem berbasis RFID telah terpasang di 20 titik dan ditargetkan akhir 2019 bisa terpasang di 200 titik ibu kota. Hal tersebut ditujukan agar semakin mempermudah layanan transportasi.
Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia secara bersama menggunakan aplikasi LinkAja sebagai sistem pembayaran uang elektronik yang bersinergi dengan BUMN.
Baca juga: LinkAja miliki 25 juta pengguna hingga pertengahan 2019
Baca juga: LinkAja bantu pemerintah sukseskan gerakan nasional nontunai
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019