"Masyarakat khususnya generasi muda harus mampu memanfaatkan informasi, karena dengan menguasai informasi dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan," kata Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Selamatta Sembiring di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan kegiatan forum keterbukaan publik bertemakan "Ayo Akses Informasi Publik melalui PPID untuk Indonesia yang lebih baik" diinisiasi oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo RI, sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi.
Pada forum tersebut menghadirkan tiga orang narasumber yaitu Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sudarman dan Wafa Patria Ummah dari Komisi Informasi Pusat.
Selamatta mencontohkan, dulu di Medan terdapat seorang penjual durian di emperan jalan. Kemudian karena menguasai informasi mengenai durian, berdampak terhadap peningkatan penjualan. Ini tentunya membuat kesejahteraan pun menjadi meningkat.
"Jika dulu berjualan di pinggiran jalan, namun sekarang sudah banyak toko miliknya untuk menjual durian," katanya.
Menurut dia ada empat tujuan negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satu tujuan itu yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat menjadi sejahtera dengan menguasai teknologi informasi ini.
"Jika anak bangsa tidak cerdas, maka akan dibodohi oleh negara lainnya," ujarnya.
Ia menambahkan ada tiga asimetri informasi di masyarakat. Pertama, kalangan elit membangun kota secara informal maupun formal dan teroganisir dengan baik. Sedangkan untuk kalangan menengah tidak terinformasikan, tidak tertarik, tidak teroganisir namun memiliki potensi untuk melakukan perubahan.
Selanjutnya kalangan miskin yang paling menderita tereksploitasi, namun mulai terorganisir.
Terdapat beberapa negara yang secara baik melaksanakan keterbukaan informasi publik. Sejumlah negara itu yakni, Norwagia, Finlandia, Denmark, Swedia, Belanda, Australia, Selandia baru, Kanada, Estonia kemudian Inggris. Sementara Indonesia menduduki urutan 30 an dalam hal melaksanakan keterbukaan informasi.
"Jika ini dilakukan dengan baik, maka perkembangan pembangunan menjadi lebih cepat, sebab penggunaan anggaran terawasi," katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sudarman mengatakan saat ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya suatu informasi belum tinggi. Namun ada beberapa bidang informasi dibutuhkan masyarakat.
"Seperti Informasi mengenai pendidikan, terutama mengenai zonasi penerimaan siswa baru. Namun kita masih kekurangan sarana prasarana. Selain itu masih perlu didukung SDM yang punya kapasitas," ujarnya.
Baca juga: IPB terima anugerah keterbukaan informasi publik
Baca juga: Komisi Informasi serahkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2018
Pewarta: Aprionis
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
