“Pemerintah Aceh memberikan apresiasi untuk BPMA yang telah mengawal POD Peusangan B. Ini adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah terkait investasi di Aceh,” kata Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam keterangan pers yang diterima di Banda Aceh, Senin.
Pemerintah Aceh bersama pihak terkait melakukan Konsultasi Daerah (Konsulda) terkait rencana pengembangan lapangan pertama (POD I) Peusangan wilayah kerja Lhokseumawe yang digelar di Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta.
Plt Gubernur Aceh berharap, BPMA bisa segera membantu Zaratex N.V dalam melaksanakan tahapan berikutnya setelah persetujuan POD I AMDAL, dengan harapkan dapat memproduksi gas (on stream) sebelum tahun 2023.
Pengembangan lapangan Peusangan B juga diharapkan bisa bersinergi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe supaya multiplier effect yang ditimbulkan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar.
Manfaat yang dimaksud di antaranya, penyerapan tenaga kerja hingga memberikan kesempatan bagi kontraktor swasta untuk berinvestasi di "Bumi Serambi Mekkah".
“Lebih cepat lebih baik karena bukan hanya menimbulkan multiplier effect, tetapi psychological effect dan sociopolitical effect. Bahwa Aceh sudah "moving forward" ke arah lebih baik,” kata dia.
Lingkup rencana pengembangan lapangan Peusangan B melibatkan empat gampong (desa) di tiga kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara dan Kota Madya Lhokseumaw, Provinsi Aceh.
Perwakilan Zaratex N.V, Nina Marliana mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Pemerintah Aceh hingga kini. “Setelah Menteri setuju, Zaratex akan segera melakukan pengerjaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),” ujarnya.
Ini adalah POD pertama yang dilaksanakan setelah BPMA terbentuk. Proses POD ini dilakukan cukup cepat dibanding beberapa POD offshore lainnya di Indonesia, jelas Plt Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Azhari Idris.
Menurut Azhari, fasilitas produksi gas Zaratex ini akan berada sekitar 6 km di lepas pantai Lhokseumawe. Direncanakan pelaksanaan AMDAL-nya akan dilakukan oleh Universitas Syiah Kuala.
Turut hadir pula dalam Konsulda tersebut perwakilan dari Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Zaratex N.V, Perwakilan PT PEMA, ESDM Provinsi Aceh, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta sejumlah lembaga terkait lainnya.
Pewarta: Irman Yusuf
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
