Rekonsiliasi pasca-Pilpres dapat selesaikan konflik kepentingan

9 Juli 2019 11:27 WIB

Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Massie. (cc)

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, berpendapat bahwa wacana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto harus dilihat sebagai upaya rekonsiliasi sosial, bukan rekonsiliasi politik yang dapat menyelesaikan konflik kepentingan pasca-Pilpres.

"Pada intinya rekonsiliasi adalah bagaimana agar bisa menyelesaikan perbedaan dan konflik kepentingan," kata Jerry, di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Pendukung inginkan Prabowo-Sandi istiqomah jadi oposisi

Baca juga: Rekonsiliasi, Capres 02 menerima kursi dari Capres 01 namanya pelacur

Baca juga: Habib Rizieq: 10 alasan pilih Prabowo-Sandi

Menurut dia, kedua kubu pendukung sebaiknya tidak membawa wacana rekonsiliasi ke ranah politik.

"Jadi jangan dibawa ke ranah politis. Pemilu telah usai hindari resistensi atau penolakan. Di sini kedua kubu harus bersikap fair bukan apatis maupun skeptis," kata Jerry.

Terkait pernyataan mantan Koordinator Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak bahwa rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo dapat dimulai dengan memulangkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

"Pernyataan saudara Dahnil ada syarat rekonsiliasi dengan pembebasan Habib Rizieq ini sangat keliru dan ini tak ada korelasi antara kasusnya dengan rekonsiliasi pasca-Pilpres," katanya.

Seperti diketahui, pada April 2017 Rizieq bertolak ke Mekkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah umrah. Namun, hingga kini Rizieq tak kunjung pulang ke Tanah Air.