Menteri LHK beberkan upaya keras pemerintah atasi pencemaran udara

11 Juli 2019 12:05 WIB

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan keterangan kepada media usai membuka Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (11/7/2019). (ANTARA/Katriana)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengawasi dan mengatasi pencemaran udara dengan berbagai aksi dan menggandeng banyak pihak.

"Isu yang berkembang di publik saat ini yaitu mengenai pencemaran udara dan air," katanya saat membuka Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis.

Menteri LHK mengatakan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah di antaranya adalah menyesuaikan peraturan yang berkaitan dengan emisi serta standar bahan bakar euro 4.

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan transportasi massal berbahan ramah lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: KLHK: kebijakan kendaraan bermotor kontribusi perbaiki kualitas udara

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian LHK juga terus membangun dan mengembangkan taman kota, hutan kota dan kebun raya, selain terus memberlakukan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day dan menyediakan fasilitas jalur bagi pejalan kaki.

"Karena upaya-upaya untuk menghijaukan lingkungan dan menjaga lingkungan memiliki relevansi sangat tinggi," imbuhnya.

Sementara itu, bagi industri, pemerintah juga melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu emisi, pelaporan emisi secara kontinyu atau berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem pelaporan di Kementerian LHK.

Menteri Siti Nurbaya juga mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan penegakkan hukum dan mendorong penerapan perkembangan teknologi pada sumber-sumber pencemar industri.

Dan untuk memantau kualitas udara Indonesia secara real time, nyata dan kontinyu, sejak 2015 Kementerian LHK juga telah membangun jaringan sistem pemantau kualitas udara atau e-Quality Monitoring System di 26 kota di seluruh Indonesia, kata dia lebih lanjut.

Selain alat pemantau yang telah dibangun oleh KLHK, 45 stasiun milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah dan swasta juga telah terkoneksi, sehingga stasiun pemantauan kualitas udara yang bisa diakses secara langsung melalui website jumlahnya telah mencapai 71.

Baca juga: Pemerintah diminta kaji faktor lain krisis air bersih di Penjaringan
Baca juga: Sudin LH Jaktim pantau pencemaran udara di tiga lokasi
Baca juga: KLHK: kebijakan kendaraan bermotor kontribusi perbaiki kualitas udara