"Kami mendukung rencana ini, sebab ketersediaan infrastruktur migas yang memadai sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah," katanya di Palangka Raya, Jumat.
Hal itu ia sampaikan saat audiensi BPH Migas bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang Kota Palangka Raya. Hadir dalam kegiatan itu perwakilan DPR RI, DPD RI, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hingga perwakilan dari PT Pertamina.
Dukungan itu diberikan selain karena banyak manfaat positif yang akan didapat, juga sebagai bukti pelaksanaan pembangunan di Indonesia dilakukan secara merata. Tidak hanya terfokus pada kota-kota besar seperti Jawa dan sekitarnya.
"Kami juga menilai rencana ini strategis, sebab bertepatan dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, yakni antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang tinggal menunggu keputusan akhirnya," tegasnya.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menjelaskan, pipa gas Trans Kalimantan yang akan dibangun memiliki panjang sekitar dua ribu kilometer lebih. Pembangunan akan dilaksanakan melalui lelang berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
Untuk itu diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak, termasuk dari seluruh Gubernur yang ada di Kalimantan. Menindaklanjuti rencana itu, pihaknya akan melaksanakan focus group discussion (FGD) pada 31 Juli-1 Agustus 2019 mendatang.
"FGD di Kalimantan Tengah ini merupakan yang ketiga, setelah sebelumnya digelar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Setelah selesai, barulah FGD kembali digelar di Kalimantan Barat," jelasnya.
Pada FGD ketiga itu, diharapkan hadir seluruh gubernur yang ada di Kalimantan, guna membahas lebih lanjut tentang pemasangan pipa gas Trans Kalimantan. Nantinya juga akan dilakukan diskusi lanjutan bersama DPR RI, DPD RI, rektor seluruh perguruan tinggi hingga badan usaha se-Kalimantan.
Pewarta: Kasriadi/Muhammad Arif Hidayat
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2019
