Wakil Ketua Umum Parta Gerindra Arief Poyuono menginginkan jika nantinya terjadi rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo tidak hanya menjadi pertemuan politik biasa namun menghasilkan komitmen nasional.
“Penting dan setuju ketika nanti ada pertemuan akan menghasilkan komitmen nasional yang tujuannya hanya untuk masyarakat bukan kepentingan partai atau relawan,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono di acara "Rekonsiliasi Indonesia Kerja Menuju Adil Makmur" di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Pengamat: rekonsiliasi semestinya tanpa syarat apapun
“Jika upaya rekonsiliasi hanya pertemuan cuma seperti kesejahteraan atau pencegahan invasi asing masuk Indonesia, itu tidak mungkin,” tambahnya.
Komitmen nasional itu, lanjut Arief, terkait hal yang bisa digunakan untuk memperbaiki negeri termasuk hutang negara yang pada era kepemimpinan Jokowi semakin membengkak.
“Misal pembangunan lebih mengutamakan hutang, hutang bertambah. Nanti bisa diputuskan hutang akan dilanjutkan dengan pembangunan atau akan di stop,” tutur Arief.
Baca juga: Pengamat: rekonsiliasi politik tidak pantas ditukar proses hukum
Selain itu, ia juga menyorot banyaknya menteri dan pejabat negara pada kepemimpinan Jokowi periode 2014-2019 yang operasi tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Virus korupsi, bahwa lima tahun pemerintahan masih sangat tinggi korupsi yang terjadi pada pemerintahan Jokowi. Dirjen, gubernur tertangkap OTT dan menteri dipanggil ke KPK,” katanya.
Baca juga: Luhut: rekonsiliasi tak ada urusan dengan Rizieq
Arief berpendapat, jika memang Jokowi memiliki tujuan baik demi kepentingan rakyat, Jokowi harusnya bisa lebih bebas dalam menentukan susunan kabinetnya tanpa ada tekanan politik seperti yang terjadi pada susunan kabinet 2014 lalu. Mengingat ini kesempatan terakhir Jokowi memipin negeri ini sehingga tidak ada lagi agenda untuk lima tahun ke depannya.
“Saya akan dorong Pak Prabowo menyatakan ini pada Pak Jokowi bahwa ini penting. Bahwa kekuatan Jokowi sangat kuat dan tanpa ada tekanan politik. Pak Jokowi sebenarnya nothing to loose, saatnya membuat namanya di kenang di negeri ini,” pungkas Arief.
Baca juga: Golkar minta proses hukum dipisahkan dengan rekonsiliasi politik
Hingga kini baik dari pihak Jokowi maupun Prabowo belum menyatakan kapan akan melakukan upaya rekonsiliasi.
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
