Sekjen Nasdem: parpol kubu 02 jangan tergoda wacana masuk kabinet

12 Juli 2019 17:21 WIB

Sekjen Partai Nasdem, Johny G Plate. ANTARA/Riza Harahap/am.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johny G Plate mengingatkan partai-partai politik pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar tidak tergoda pada wacana yang muncul di ruang publik untuk bergabung ke pemerintah.

"Partai-partai politik di kubu 02, hendaknya tidak tergoda pada wacana-wacana untuk masuk ke kabinet. Karena perjuangan partai-partai politik selama pemilu presiden adalah perjuangan yang mulia," kata Johny G Plate pada diskusi "Membangun Koalisi Permanen di Parlemen", di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Baca juga: Sandiaga: harus ada oposisi yang konstruktif untuk membangun bangsa

Menurut Johny G Plate, partai-partai politik di kubu 02, hendaknya konsisten dengan perjuangannya serta aspirasi yang dibawanya dalam mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga. "Setelah pemilu presiden selesai, hendaknya seluruh partai-partai politik peserta pemilu hendaknya melakukan rekonsiliasi, bersatu, dan sama-sama membangun bangsa negara," katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menjelaskan, rekonsiliasi bukan berarti harus semuanya berada dalam kabinet, tapi berada di posisinya masing-masing. Partai pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin berada di pemerintah, sedangkan partai-partai pendukung capres-cawapres Prabowo-Sandiaga berada di luar pemerintah. "Berada di dalam pemerintahan dan berada di luar pemerintahan, sama-sama tugas mulai dalam membangun bangsa dan negara," katanya.

Baca juga: Fahri: banyak tidak paham konsep oposisi dalam presidensialisme

Menurut dia, partai-partai politik kubu 02, berada di luar pemerintah tugasnya melakukan kontrol dengan memberikan kritik-kritik membangun, sehingga pemerintahan akan berjalan hati-hati dan lebih baik. "Kalau semua partai politik berada dalam pemerintahan, maka tidak ada kontrol lagi, sehingga demokrasi tidak berjalan baik," katanya.

Johny G Plate menegaskan, pada sistem politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial, tidak mengenal istilah oposisi tapi partai politik yang berada di luar pemerintahan disebut sebagai penyeimbang. "Sebagai partai penyeimbang, maka tugasnya melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak populer," katanya.

Baca juga: Akademisi: Gerindra-PKS sebagai oposisi akan lebih baik bagi demokrasi

Kalau partai penyeimbangnya kuat, menurut dia, maka kontrol terhadap pemerintah atau "chek and balance" akan berjalan efektif sehingga pemerintahan juga akan berjalan baik.