"Pada proses seleksi administrasi yang dilakukan Tim Seleksi calon pimpinan BPK DPR RI, telah meloloskan sebanyak 32 calon dan menggugurkan 32 calon. Sebanyak 32 calon yang gugur terutama melalui penilaian pembuatan makalah," kata Uchok Sky Khadafi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Menurut Uchok Sky Khadafi, dari 32 calon pimpinan BPK yang lolos, terdiri dari tiga kelompok besar yakni sebanyak 10 calon dari politisi, 10 calon dari internal BPK, serta 12 calon dari profesi lainnya di antaranya akademisi, pegawai swasta, dan konsultan.
Baca juga: CBA nilai ada cacat prosedur dalam seleksi capim BPK
Uchok menjelaskan, dari 32 calon pimpinan BPK tersebut nantinya akan mengisi lima posisi pimpinan BPK untuk menggantikan pimpinan BPK yang sudah habis masa tugasnya maupun yang pensiun.
"Saya memperkirakan dari 10 politisi tersebut akan mengisi tiga posisi dari lima posisi pimpinan BPK yang ada. Kemudian, dari dari kelompok internal dan dari kelompok profesi lainnya masing-masing akan mengisi satu posisi pimpinan BPK," katanya.
Uchok memperkirakan formasi ini menjadi bentuk pembelaan dari Tim Seleksi calon pimpinan BPK DPR RI terhadap sesama politisi.
Ketua Umum Ikatan Akuntan Publik Indonesia, Tarko Sunaryo, mengatakan, pimpinan BPK sepatutnya diisi oleh auditor profesional dan independen, dan akan lebih baik auditor profesional yang memiliki sertifikat, certifite auditor accountant (CPA). Namun, Tarko melihat, dari 32 calon pimpinan BPK yang telah gugur justru empat di antaranya adalah auditor profesional yang memiliki CPA.
Pimpinan BPK, kata dia, tugasnya adalah melakukan auditor laporan keuangan dari kementerian dan lembaga negara dengan pemberian opini dari yang terbaik wajar tanpa pengecualian (WTP) hingga disclaimer.
Dia mengkhawatirkan, pimpinan BPK dari politisi akan memiliki keberpihakan dengan pimpinan kementerian dan lembaga dengan memberikan opini dari hasil audit laporan keuangan tidak obyektif.
Anggota Komisi XI DPR RI, Johny G Plate menegaskan, agar publik tidak mendikotomikan antara politisi dan profesi lainnya. Menurut dia, politisi juga banyak yang profesional dan berasal dari beragam latar belakang. "Politisi juga ada ekonomi profesional," katanya.
Johny G Plate juga menegaskan, Tim Seleksi calon Pimpinan BPK bekerja berdasarkan amanah undang-undang dan mencari figur terbaik dari figur calon pimpinan yang ada.
Komisi XI DPR RI mencari pimpinan BPK dengan pertimbangan antara lain, memiliki kapasitas, memiliki leadership yang baik.
Johny menambahkan, hasil seleksi dari Tim Seleksi di Komisi XI DPR RI tidak langsung dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, tapi akan diseleksi lagi oleh DPD RI. DPD RI, kata dia, akan melakukan "cross" seleksi, sehingga ada saling kontrol seleksi.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
