"Saya kira harus ada update atau review secara berkala misalnya triwulan atau enam bulan sekali tentang tol laut ini. Trayek mana saja yang masih bisa dibiayai oleh negara melalui program tol laut," kata Sigit Sosiantomo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Sigit mengungkapkan, masih ada sejumlah trayek dalam tol laut yang tidak berjalan dengan baik karena kurangnya komoditas yang diangkut di dalamnya, padahal anggaran negara juga sudah diturunkan untuk trayek tersebut.
Menurut dia, masih ada dua permasalahan utama dalam penerapan tol laut, yaitu ada trayek tetapi tidak ada komoditas, serta ada trayek dan komoditas tetapi tarifnya jauh lebih mahal dibandingkan angkutan ekonomi.
"Sehingga tidak membawa dampak signifikan pada penurunan harga barang," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Johni Allen Marbun menilai program tol laut pemerintah belum efisien dan harus disinkronkan kembali.
Hal itu, ujar politisi Partai Demokrat itu, agar tujuan dan arahannya sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, sepakat bila tol laut saat ini masih belum efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan.
Abdul Halim juga menyoroti masih adanya pengusaha yang mengeluhkan pengurusan administrasi perizinan yang terkesan berbelit-belit.
Baca juga: Kemenhub evaluasi penyelenggaraan Tol Laut
Baca juga: Pengusaha imbau pemerintah evaluasi kebijakan tol laut
Baca juga: Pengamat: Tol Laut bisa diberdayakan angkut komoditas perikanan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
