• Beranda
  • Berita
  • Pemerintah diminta beri solusi atas krisis air bersih

Pemerintah diminta beri solusi atas krisis air bersih

15 Juli 2019 12:49 WIB
Pemerintah diminta beri solusi atas krisis air bersih
Ilustrasi - Sejumlah warga menggunakan air sungai untuk keperluan mandi dan mencuci pakaian di Sungai Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (17/2/2019). (Foto Antaranews Kalsel/Bayu Pratama S)
Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Danu Ismadi Saderi meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memberi solusi atas persoalan krisis air bersih.

Permintaan itu menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Senin, sehubungan informasi terjadi krisis air bersih di daerah pemilihan (dapil)-nya belakangan ini antara lain Desa Galam Rabah Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar.

Sehubungan dengan persoalan krisis air bersih di dapilnya, anggota DPRD Kalsel pengganti antarwaktu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan agar dinas terkait segera menyediakan air bersih.

Mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel, itu meminta agar pihak terkait melakukan penelitian penyebab krisis air bersih serta solusinya yang permanen.

"Jika terindikasi ada pelanggaran perlu tindakan lebih lanjut," lanjut wakil rakyat yang bergelar insinyur dan magister bidang pertanian tersebut yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kalsel periode 2019 - 2024 pada Pemilu lalu.

Menurut dia, hal itu tidak bisa kita biarkan saja atau berharap bantuan orang lain karena bantuan orang lain tersebut bersifat terbatas atau hanya bersifat insidentil.

Pada kesempatan terpisah, Agus Salim dari Yayasan Kaganangan Banua, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu menerima keluhan warga masyarakat yang mengalami krisis air bersih.

Sebagai contoh, Desa Galam Rabah Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar kini mengalami krisis air bersih, sehingga masyarakat setempat kelimpungan untuk mendapatkan air layak konsumsi, terkecuali dengan cara membeli minimal Rp1000/liter.

"Di desa tersebut bukan ketiadaan atau kekurangan air. Airnya ada atau masih banyak, tetapi tak layak konsumsi," ujar pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sosial atau kemanusiaan itu.

"Informasi yang kami terima, krisis air bersih bukan cuma di Kabupaten Banjar, melainkan pula pada beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel yang juga memerlukan perhatian," demikian Agus Salim.*

Baca juga: Petani Magetan beralih pekerjaan menjadi pencari pasir dan batu

Baca juga: BPBD Cirebon: 23 kecamatan berpotensi krisis air bersih

Pewarta: Sukarli/Syamsuddin Hasan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019