Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor ekonomi kerakyatan yaitu Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) dan koperasi yang masih lemah, padahal perannya sangat besar dalam perekonomian Indonesia.Program pengembangan SDM mestinya memberikan prioritas pada sektor-sektor di mana jumlah UMKM besar
"Karena jumlah UMKM sangat besar, memberikan sumbangan PDB tidak sedikit dan menyerap banyak tenaga kerja," kata Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sutrisno Iwantono di Jakarta, Senin, menanggapi pidato Presiden Jokowi dalam acara Visi Indonesia.
Dalam pidatonya Minggu (14/7), Presiden Jokowi mengatakan akan memberikan prioritas pembangunan SDM karena menjadi kunci Indonesia ke depan.
Iwantono mengatakan jumlah UMKM saat ini lebih dari 60 juta. Selain itu dari sekitar 120 juta angkatan kerja di Indonesia pada 2017 sebesar kurang lebih 96 persen diserap di sektor UMKM. UMKM juga menyumbang sekitar 57 persen PDB.
"Peran UMKM dalam ekonomi sangat nyata, karena juga merupakan jalur distribusi utama yang melayani langsung kebutuhan ekonomi rakyat," katanya.
Namun, katanya, kualitas SDM UMKM sangat rendah. Pada tahun 2017 lebih dari 61 persen tingkat pendidikannya SMP ke bawah atau 40 persen pendidikan SD, dan 21 persen SMP. Sedang tingkat SMA/SMK hanya 29 persen, dan pendidikan tinggi hanya sekitar sembilan persen.
Salah satu kualitas SDM UMKM yang perlu ditingkatkan adalah dalam hal teknologi, apalagi dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi juga selalu menyebut tentang pentingnya pengembangan ekonomi berbasis teknologi digital.
Iwantono mengatakan dari total jumlah UMKM hanya sekitar enam persen yang telah menggunakan komputer dan hanya sekitar sembilan persen yang menggunakan internet.
"Dan dari mereka yang menggunakan internet sebagian besar sekitar 80 persen adalah untuk komunikasi, dan paling jauh untuk mencari informasi. Sedang untuk transaksi bisnis masih belum banyak," kata pendiri Iwant Co Business and Antimonopoli Counselor ini.
Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini juga mendukung gagasan Presiden Jokowi bahwa pendidikan vokasi dan pelatihan lebih diperbanyak. "Di lapangan memang yang dibutuhkan adalah keahlian teknis, bukan pendidikan yang sifatnya akademis," katanya.
Hanya saja perlu lebih fokus pemilihan program dan sektornya, kata Iwantono. Hampir semua departemen dan instansi pemerintahan punya program pelatihan, tetapi kecil-kecil tersebar dan tidak fokus, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi dan revitalisasi agar program tersebut lebih fokus.
Jika dilihat dari penyebaran UMKM menurut sektor, yang terbesar adalah di sektor pertanian, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, pengolahan, makanan dan minuman. "Program pengembangan SDM mestinya memberikan prioritas pada sektor-sektor di mana jumlah UMKM besar," katanya.
Jika melihat fakta-fakta di lapangan, katanya, maka fokus pengembangan SDM UMKM adalah memfasilitasi agar penggunaaan komputer dan intenet jauh lebih besar, peningkatan ketrampilan, serta peningkatan penggunaan komputer untuk menyelesaikan urusan bisnis dan manajemen. Selain itu juga kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk memperbaiki kualitas produk, termasuk design.
Akses pada internet, selain untuk sarana komunikasi dan mencari informasi, mereka juga harus difasilitasi bertransaksi, memperluas jaringan pasar, dan proses pemasaran.
Baca juga: KEIN sebut Jokowi harus fokus dorong investasi 4 sektor ini
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
