AP I yakin serap investasi Rp17,5 triliun tahun ini untuk 13 bandara

Setelah kami kaji, kami tidak cukup agresif, sementara kesempatan bisnis besar di luar dan penugasan pemerintah diminta agak lebih agresif

PT Angkasa Pura (AP) I memastikan bisa menyerap investasi senilai Rp17,5 triliun hingga akhir 2019 seiring dengan pembangunan serta pengembangan 13 bandara di wilayah operasinya.

“Tahun ini saya ingin memastikan investasi Rp17,5 triliun bisa terealiasai secara efektif, ini menjadi salah satu KPI (key performance index) kami. Jadi harapannya ini semuanya diserap di 2019,” kata Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Senin.

Faik menyebutkan saat ini penyerapan investasi sudah mencapai 30-40 persen, di mana dalam dua tahun sebelumnya nilai investasi tidak lebih dari Rp6 triliun dengan realisasi di bawah Rp5 triliun.

Ia mengatakan proyek pembangunan yang tengah membutuhkan investasi besar, yakni Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo dan Bandara Banjarmasin yang ditargetkan tahun ini bisa beroperasi 100 persen.

Selain itu, juga perpanjangan landasan pacu Bandara Internasional Ngurah Rai (Denpasar) menjadi 3.400 meter yang saat ini masih dilakukan proses perizinan lingkungan dan reklamasi.

“Landasan pacu Bali termasuk yang kami prioritaskan juga. Sekarang untuk izin terkait lingkungan. Reklamasi untuk tahap I sekitar 70 hektare, ini sudah keluar sekitar 35 hektare,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, pengembangan Bandara Sam Ratulangi Manado yang akan ditingkatkan kapasitasnya menjadi dua kali lipat dari yang ada saat ini.

“Dalam setahun ke depan, Bandara Sam Ratulangi Manado akan lebih cantik lagi, berbeda dengan sekarang, kapasitas meningkat dua kali lipat,” kata Faik Fahmi.

Untuk memaksimalkan penyerapan investasi tersebut dengan langkah-langkah yang aman dan terawasi, AP I juga menggandeng BPKP dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan dan peningkatan kapabilitas keinvestigasian perseroan.

Pasalnya, AP I dituntut untuk mempercepat pembangunan infrastruktur bandara seiring dengan program pemerintah, ditambah dengan nilai investasi yang naik signifikan dalam dua tahun terakhir, yakni Rp18,8 triliun pada 2018 dan Rp17,5 triliun pada 2019.

“Setelah kami kaji, kami tidak cukup agresif, sementara kesempatan bisnis besar di luar dan penugasan pemerintah diminta agak lebih agresif. Memang salah satu faktor ada rasa ketakutan dalam proses kegiatan investasi terkait dengan masalah hukum dan lain sebagainya,” ujar Faik Fahmi.

Karena itu ia memastikan agar perseroan bertanggung jawab terkait dengan investasi pembangunan sarana dan prasarana untuk bandara berjalan dengan baik, cepat, dan aman dari sisi legal dan keuangannya.

“Kami belajar dari kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, tidak selamanya kesalahan itu muncul karena niat yang tidak baik, tapi kadang-kadang juga karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari tim yang melaksanakan proyek tersebut,” kata Faik Fahmi.