• Beranda
  • Berita
  • INDEF: Inefisiensi birokrasi dan konektivitas tantangan bagi investasi

INDEF: Inefisiensi birokrasi dan konektivitas tantangan bagi investasi

15 Juli 2019 22:13 WIB
INDEF: Inefisiensi birokrasi dan konektivitas tantangan bagi investasi
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek infrastruktur transportasi dengan latar belakang pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Kamis (4/7/2019). Pemerintah mendesain skema insentif untuk meningkatkan daya tarik investor yang ingin menanamkan modal dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)
Lembaga penelitian dan studi kebijakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai inefisiensi birokrasi, masalah konektivitas dan terkait kecepatan merupakan tiga tantangan terberat berkaitan dengan investasi di Indonesia.

"Menurut saya tiga tantangan berat utama berkaitan dengan investasi, pertama adalah inefisiensi dalam birokrasi yang berujung pada korupsi, kedua mengenai masalah konektivitas yang berkaitan dengan aspek infrastruktur sarana dan prasarana pendukung investasi yang belum memadai sampai saat ini, serta yang ketiga menyangkut kecepatan. Faktor-faktor inilah yang sering dikeluhkan oleh investor," ujar Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto kepada Antara di Jakarta, Senin.

Eko menjelaskan bahwa masalah konektivitas membuat Indonesia cukup kesulitan dalam menarik investor dibanding negara-negara lainnya, dimana kebanyakan negara yang mampu menarik investor dikarenakan aspek konektivitasnya sudah bagus.

Selain itu kemudahan perizinan di Indonesia sampai sekarang juga dinilai masih kalah dibandingkan negara-negara lainnya sebagai salah satu upaya untuk menarik masuk investor guna menanamkan modalnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan pada visi dan misinya dimana salah satunya akan mengundang investasi yang seluas-luasnya sebagai kunci dari membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya.

Demi tercapainya tujuan ini, Jokowi mengatakan segala penghambat investasi harus dipangkas, baik proses perizinan yang lambat, berbelit-belit, terlebih yang mensyaratkan pungutan liar (pungli).

Presiden pun tidak akan segan-segan untuk menghajar pungli tersebut agar tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi yang merupakan kunci untuk membuka lapangan kerja yang luas.

Sementara itu Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai bahwa pidato yang disampaikan Presiden Jokowi semakin menegaskan bahwa pemerintahan selanjutnya akan memangkas regulasi hingga birokrasi yang menghambat investasi.

Menurut dia, birokrasi dan regulasi rumit menjadi permasalahan klasik yang selama ini menggerogoti daya saing Indonesia.

Ia menyoroti ada lima syarat untuk menumbuhkan iklim investasi di Indonesia yakni deregulasi, debirokratisasi, peningkatan kualitas SDM, sinergi pusat dan daerah, dan melanjutkan infrastruktur.

Baca juga: KEIN nilai pidato Jokowi beri angin segar iklim investasi
Baca juga: KEIN sebut Jokowi harus fokus dorong investasi 4 sektor ini
Baca juga: Jokowi akan "hajar" birokrasi yang menghambat

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019