Tingkat hunian rusunawa di Sleman 99 persen

17 Juli 2019 09:17 WIB
Tingkat hunian rusunawa di Sleman 99 persen
Rusunawa Karangrejek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, penuh. Sehingga peminat rusunawa harus antre. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Belum ada rencana pengembangan dalam waktu dekat. Kami masih menunggu koordinasi dengan kementerian

Tingkat hunian rumah susun sederhana sewa (sewa) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sleman di lima lokasi saat mencapai 99 persen yang didominasi pasangan muda dan masih ada antrean sekitar 400 pemohon.

"Di Sleman terdapat lima rusunawa, dua ada di Gemawang, Dabag, Mranggen, dan Jongke. Saat ini tingkat hunian mencapai 99 persen, dan mayoritas penghuni rusunawa adalah pasangan muda," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Sleman Panut Suharto di Sleman, Rabu.

Menurut dia, dari lima rusunawa di Sleman belum semua dipasarkan. Sebab, masih ada pengembangan rusunawa terkait fasilitas hunian. Kemungkinan akhir 2019 bisa dipasarkan.

"Satu rusunawa di Gemawang belum dipasarkan. Masih ada penambahan lahan parkir, selain itu sarpras di sekitar rusunawa belum mendukung," katanya.

Ia mengatakan, tingkat keterhunian di empat rusunawa sudah mencapai 99 persen, dari 1.057 unit ada 1.020 unit yang terisi dan masih ada 400 orang yang mengantre untuk bisa menempati rusunawa.

"Antrean untuk bisa masuk di Dabag ada 250 antrean, Gemawang sekitar 50 orang, Jongke 50 orang. Kalau ditotal ada sekitar 400 orang," katanya.

Panut mengatakan, mayoritas yang menghuni rusunawa adalah pasangan muda. Karena dengan penghasilan yang masih pas-pasan mereka masih kesulitan untuk mendapatkan hunian.

"Masih banyak masyarakat di Sleman belum memiliki rumah. Kebanyakan pasangan baru. Mungkin karena ingin punya rumah sendiri, 40 persen pasangan muda yang menghuni rusunawa," katanya.

Ia mengatakan, banyaknya peminat rusunawa juga karena murahnya harga sewa per bulannya yakni sekitar Rp160 ribu hingga Rp417 ribu dan jangka waktu sewa rusunawa bisa diperpanjang hingga lima tahun, atau maksimal enam tahun.

'Syaratnya harus ber KTP Sleman, termasuk dalam kategori MBR dan sudah berkeluarga," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman Sapto Winarno mengatakan meski minat masyarakat terhadap rusunawa sangat tinggi, namun Pemkab Sleman belum berencana menambah atau membangun rusunawa lagi.

"Belum ada rencana pengembangan dalam waktu dekat. Kami masih menunggu koordinasi dengan kementerian," katanya.

Ia mengatakan, selain itu keterbatasan lahan juga menjadi kendala. Sehingga pihaknya juga masih mencari solusi terbaik untuk permasalahan tersebut.

"Sebenarnya ada beragam solusi untuk bisa menyediakan hunian murah bagi masyarakat. Kami juga sedang mengembangkan rumah bersubsidi," katanya.

Sapto mengatkan, pihaknya juga terus mengembangkan atau meningkatkan fasilitas di rusunawa.

"Pada 2019 ini kami segera memasang meteran listrik untuk masing-masing kamar. Tahun depan kami memang belum membangun tapi kalau pengembangan tetap kami lakukan," katanya.

Baca juga: Perpustakaan Desa Balecatur Sleman masuk enam besar se Indonesia
Baca juga: Kementerian PPPA dokumentasikan proses PUG di Sleman

 

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019