"Satu penyuluh keluarga idealnya memegang dua desa namun di wilayah timur Indonesia bahkan ada satu penyuluh yang wilayah tugasnya di dua kabupaten, tentu ini terlalu luas," kata dia saat workshop Rekonsiliasi Data Pegawai Pusat dan Provinsi di Bukittinggi, Rabu.
Menyikapi hal ini tentu pihaknya mengajukan berbagai cara agar dilakukan penambahan penyuluh keluarga berencana di daerah.
Ia mengakui penambahan yang dilakukan selama ini belum mampu untuk menambah jumlah penyuluh namun hanya menggantikan penyuluh yang telah pensiun.
"Kita terus berusaha mengajukan penambahan kepada Men-PAN RB agar kebutuhan ini dapat dipenuhi," kata dia.
Saat ini jumlah penyuluh KB hanya sekitar 15 ribu orang dan idealnya ada 40 ribu penyuluh di Indonesia karena jumlah desa atau kelurahan mencapai 80 ribu.
Ia mengatakan kekurangan ini hanya terjadi di luar pulau Jawa sementara di pulau Jawa sendiri jumlah penyuluh sudah ideal.
Ia mencontohkan kekurangan itu terjadi di Provinsi Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi dan juga di Sumatera
Menurut dia Sumatera Barat merupakan daerah yang kekurangan penyuluh. Saat ini jumlah penyuluh KB yang ada di Sumbar sebanyak 300 orang.
Apabila dibandingkan dengan nagari (desa adat) yang ada di Sumbar tentu sangat kurang.
Ia mengatakan tidak adanya penyuluh KB di suatu daerah akan membuat gerakan keluarga berencana terhambat bahkan angka kelahiran cukup tinggi di daerah tersebut.
"Umumnya seperti itu karena penyuluh tidak ada program kita tidak berjalan dan angka kelahiran cukup tinggi," kata dia.***3***
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
