Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Hari Wiwoho, saat berkunjung ke Kabupaten Pandeglang dan diterima oleh Wakil Bupati Tanto Warsono Arban, Kamis, meminta agar OPD bidang kesehatan proaktif dalam pemeriksaan kinerja.
"Setiap pemerintah daerah yang telah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kinerja," katanya.
WTP adalah kewajiban standar yang dilakukan pemda dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, agar mencerminkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Setelah WTP, maka BPK akan mengaudit kinerjanya yang lebih berimbas kepada peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Dalam pemeriksaan kinerja, kata dia, hanya dilakukan pada beberapa bidang, tidak mencakup seluruh bidang pemerintahannya, tidak seperti audit laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan secara umum.
"Kali ini fokus pemeriksaan untuk Pemkab Pandeglang adalah di bidang kesehatan dan dinas terkait pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah agar terjadi peningkatan mutu pelayanan dalam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Cilegon raih WTP dari BPK
Hari meminta agar OPD bidang kesehatan untuk proaktif dalam pemeriksaan tersebut. "Jangan sungkan-sungkan ketika ada permasalahan karena kami tidak hanya sebagai tim auditor, tetapi juga siap menjadi rekan konsultasi. Karena hasil pemeriksaan ini bukanlah menentukan suatu penilaian tertentu, tetapi akan memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depannya. Hasil rekomendasi itu akan kami sampaikan ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri," katanya lagi.
Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban memberikan apresiasi kepada BPK RI yang selama ini telah memberikan motivasi, saran, masukan dalam upaya perbaikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sehingga Pandeglang dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut bisa memperoleh predikat WTP.
Tanto juga menyatakan, selama ini Pemkab Pandeglang terus berupaya menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK-RI. "Kami terus menerus memperbaiki apa yang menjadi kekurangan, seperti perbaikan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) OPD terkait sedang menindaklanjuti, kerja sama daerah telah dibuat peraturan bupati, administrasi di RSUD Berkah juga telah menggunakan Aplikasi Sistem RS, begitu juga dengan sistem perencanaan dan penganggarannya," ujarnya pula.
Pewarta: Sambas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
