"Pada kesempatan ini, saya tegaskan yang kemarin itu tidak mewakili Gurka secara keseluruhan. Kemarin itu mewakili perseorangan bukan lembaga. Terhitung kemarin bubar jam tiga sore, sedangkan pernyataan mereka jam empat sore. Artinya sudah bubar, tidak mewakili Gurka lagi," kata Poerwa, di Kota Bandung, Kamis.
Sebelumnya, salah satu unsur relawan pendukung Ridwan Kamil pada Pilgub Jawa Barat 2018 yakni Gurka (Gerakan untuk Ridwan Kamil), menarik dukungan untuk Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 karena sosok yang akrab disapa Kang Emil ini dinilainya sudah tidak sejalan, sehingga sulit untuk diajak komunikasi dan terlalu banyak pencitraan di media.
Poerwa juga membantah pembubaran Gurka dilatarbelakangi kesulitan komunikasi antara relawan dengan Ridwan Kamil, termasuk adanya keluhan relawan Gurka tidak diakomodir dalam program kegiatan yang digagas oleh Emil dan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum.
"Harus dicatat bahwa ketika baru dilantik Kang Emil, kami diundang ke Gedung Pakuan untuk audiensi. Terlepas sekarang dengan kesibukan beliau. Tapi banyak relawan kami juga dilibatkan program beliau, salah satunya Jabar Qiuck Respon (JQR)," kata dia pula.
Baca juga: Bentrok kelompok warga Mesuji disebabkan rebutan kelola lahan
Dia mengatakan pembubaran kelompok relawan ini karena adanya perbedaan pendapat, dan dirinya melihat situasi tersebut tidak baik sehingga diputuskan untuk dibubarkan.
"Jadi jangan diterjemahkan seperti organisasi seutuhnya dan intinya dibubarkan karena perbedaan prinsipnya, karena ada dari mereka yang harapkan ke Ridwan Kamil," kata dia.
Koordinator Silaturahmi Relawan Rindu, Hanif Mochammad menegaskan selama ini tidak ada kendala komunikasi antara relawan dengan Ridwan Kamil.
Menurut Hanif, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui relawan tetap ditampung, sehingga forum silaturahmi relawan ini sebenarnya wadah komunikasi terhadap aspirasi, janji kampanye dan segala dukungan program Ridwan Kamil dan Uu.
"Tersendat komunikasi itu tidak benar, sebetulnya kami menyediakan itu, ada grup WA juga," ujar dia.
Namun Hanif memastikan, pihaknya tetap melihat kinerja pemerintah secara objektif dan tidak akan segan-segan mengkritik pemerintah bila ada kebijakan yang tidak prorakyat.
"Kami juga akan kritisi kalau programnya tidak prorakyat. Kami tetap menyerap aspirasi, janji kampanye bisa sampai dan direncanakan ke pembangunan," kata dia pula.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
