Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau menjadi kawasan pionir penerapan sinergi industri perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan.Saya ingin Anambas menjadi pionir utama bagi industri perikanan dan industri pariwisata
"Saya ingin Anambas menjadi pionir utama bagi industri perikanan dan industri pariwisata," kata Menteri Susi dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menteri Susi mengemukakan hal tersebut setelah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, pada 16-18 Juli 2019.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi mengunjungi sejumlah pulau dan berdialog dengan nelayan di Pulau Siantan dan Pulau Jemaja.
Menurut Susi, keberadaan Kabupaten Kepulauan Anambas baik dari segi keamanan dan kehidupan masyarakatnya memiliki peran penting bagi NKRI, karena merupakan kabupaten terluar yang berbatasan dengan banyak negara.
"Di sini ada Laut China Selatan yang berbatasan dengan Singapura, Vietnam, Malaysia, Tiongkok, Filipina, Thailand, sehingga memiliki titik tawar penting bagi NKRI," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Susi menyatakan bisnis perikanan harus diarahkan kepada industri produktif seperti menggabungkannya dengan sektor pariwisata sehingga bakal lebih berkelanjutan untuk ke depannya.
"Kita harus membangun ekowisata, geopark, fishery tourism, lalu marine tourism. Itu hal yang bagus karena akan membuka lapangan-lapangan kerja baru. Jadi, bisnis perikanan harus diarahkan kepada (industri) yang memiliki karakter produktif," kata Susi Pudjiastuti.
Menurut dia, dengan menggabungkan antara bisnis perikanan dan pariwisata maka juga akan mengarahkannya kepada industri yang produktif dan berkelanjutan.
Hal tersebut, lanjutnya, juga bermanfaat agar sumber daya laut di kawasan perairan nasional juga tidak bergantung kepada industri ekstraktif seperti pengeboran lepas pantai yang dapat terus menyusut dalam jangka panjang.
"Pertambangan saja jika nanti habis, selesai, mau apa? Pariwisata, perikanan itu industri yang produktif. Kalau industri ekstraktif akan ada masa usainya. Kalau timah sudah tidak ada lagi, kita mau apa?” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sejalan dengan hal itu, ia juga mendorong agar pemerintah daerah mulai memberikan perhatian lebih pada pembangunan industri serupa yang bersifat produktif untuk menjaga keberlanjutan.
Selain itu, Menteri Susi juga mendorong agar para pelaku usaha terus mendorong upaya keberlanjutan industri perikanan sebagai sumber daya terbarukan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.
Menurut dia, upaya pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang terus mendorong larangan praktik-praktik perikanan yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan alat tangkap cantrang, trawl, dan bom ikan bukan untuk menyulitkan para nelayan dan pelaku usaha perikanan.
"Nah, makanya adanya pelarangan alat tangkap bom ikan, cantrang, trawl, dan bius itu tidak boleh. Karena bayangkan, satu detonator itu mampu merusak laut berapa meter persegi? Budaya-budaya ini harus kita hilangkan. Sebaliknya, wisata bahari dan perikanan berkelanjutan inilah yang harus kita bangun untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Semuanya kembali ke maritim. Wisatanya, perikanannya, energinya," ucapnya.
Baca juga: Dari lima kota ini serentak ekspor 8,9 ribu ton hasil perikanan
Baca juga: Menteri Susi: Benih lobster tidak boleh lagi ditangkap
Baca juga: KKP ingin transformasi budaya maritim jadi struktur ekonomi baru
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
