Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (pansel capim KPK) mengumumkan 104 orang kandidat lolos seleksi uji kompetensi untuk menjadi komisioner KPK periode 2019-2023.Keputusan panitia seleksi calon pimpinan KPK Masa jabatan 2019-2023 tidak dapat diganggu gugat."
Mereka berasal dari unsur Polri (9 orang), pensiunan Polri (3 orang, hakim (7 orang), mantan hakim (2 orang), jaksa (4 orang), pensiunan jaksa (2 orang), advokat (11 orang), auditor (4 orang), unsur KPK (14 orang), Komisi Kejaksaan/Komisi Kepolisian Nasional (3 orang), PNS (10 orang), pensiunan PNS (3 orang) dan lain-lain (13 orang).
Baca juga: Trimedya: capim KPK sebaiknya uji kelayakan-kepatutan di DPR saat ini
Baca juga: Pansel serahkan pada putusan Presiden untuk pilih pimpinan KPK
Baca juga: Antasari ingatkan Pansel Capim pilih pimpinan KPK tidak langgar UU
Baca juga: Ketua KPK berharap petahana lolos capim KPK 2019-2023
"Keputusan panitia seleksi calon pimpinan KPK Masa jabatan 2019-2023 tidak dapat diganggu gugat," kata ketua pansel capim KPK Yenti Garnasih dalam konferensi pers di gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.
104 orang yang lolos seleksi tahap II capim KPK tersebut adalah:
1. Brigjen Pol Agung Makbul (Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri)
2. Agus Santoso (mantan Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
3. Ahmad Drajad, mantan hakim
4. Aidir Amin Daud (mantan PNS, bekas Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham)
5. Alexander Marwata (Komisioner KPK 2015-2019)
6. Alpi Sahari (dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
7. Anang Iskandar (mantan Kabareskrim Polri)
8. Anatomi Muliawan (dosen)
9. Antam Novambar (Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri)
10. Ariastiadi Saleh Herutjakra (pengawas Lembaga Keuangan OJK)
11. Asep Rahmat Suwandha (Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK)
12. Bambang Dayanto Sumarsono (PNS, Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB)
13. Bambang Sri Herwanto (Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri)
14. Basaria Panjaitan (Komisioner KPK 2015-2019)
15. Benedictus Renny See (advokat)
16. Bhudi Kuswanto (hakim ad hoc tipikor)
17. Boy Salamuddin (Polri, mantan Sekretaris Utama Lemhanas)
18. Cahyo RE Wibowo (karyawan BUMN)
19. Chairil Syah (advokat)
20. Chandra Sulistio Reksoprodjo (Kabiro SDM KPK)
21. Dede Farhan Aulawi (komisioner Kompolnas 2016-2020)
22. Dedi Haryadi (tim stranas pencagahan korupsi KPK)
23. Dedy Irwansyah Arruanpitu (advokat)
24. Dharma Pongrekun (Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN))
25. Djindar Rohani (konsultan keuangan)
26. Eddy Hary Susanto (auditor)
27. Eko Yulianto (auditor)
28. Endang Kiswara (dosen)
29. Ferdinand T Andi Lolo (Komisioner Komisi Kejaksaan)
30. Feri Antoni Surbakti (advokat)
31. Firli Bahuri (Kapolda Sumatera Selatan dan mantan Deputi Penindakan KPK)
32. Firman Zai (dosen)
33. Fontian Munzil (dosen)
34. Franky Ariyadi (pegawai bank)
35. Frans Paulus (advokat)
36. Fredrik Jacob Pinakunary (advokat)
37. Fridolin Berek (Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK)
38. Giri Suprapdiono (Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK)
39. HD Nixon (advokat)
40. Harun Al Rasyid (penyidik KPK)
41. Hayidrali (Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK)
42. Herman Adrian Koedoeboen (pensiunan jaksa, Bupati Maluku Tenggara periode 2003–2008)
43. Hernold Ferry Makawimbang (ahli hukum keuangan negara)
44. Hulman Siregar (hakim ad hoc tipikor)
45. I Ketut Puspa Adnyana (PNS Pemprov Sulawesi Tenggara)
46. I Nyoman Wara (auditor BPK)
47. Ike Edwin (Staf Ahli Kapolri)
48. Imam Surono (PNS BPKP perwakilan provinsi Jambi)
49. Indra Utama (PNS Kementerian Keuangan)
50. Jimmy Muhamad Rifai Gani (Penasihat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi)
51. Jogi Nainggolan (dosen)
52. Johanis Leatemia (dosen fakultas hukum Universitas Pattimura)
53. Johanis Tanak (jaksa, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara)
54. Johnny Sirait (pensiunan PNS)
55. Joko Musdianto (PNS BPKP perwakilan provinsi Lampung)
56. Juansih (Polri, Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri)
57. Juit M Lumban Gaol (hakim ad hoc tipikor Jakarta)
58. Kharles Simanjuntak (Polri, Kabag Ren Rorenim Baharkam Polri)
59. Kusnadi Notonegoro (advokat)
60. Laode Muhammad Syarif (Komisioner KPK 2015-2019)
61. Lili Pintauli Siregar (advokat, mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
62. Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen)
63. M Jasman Panjaitan (pensiunan jaksa)
64. Marthen Napang (dosen)
65. Michael Gatut Awantoro (akuntan)
66. Mochamad Bey Satriadi (pensiunan PNS)
67. Muchtazar (PNS BPKP Perwakilan provinsi Gorontalo)
68. Muhamad Najib Wahito (Koordinator Supervisi KPK)
69. Muhammad Imdadun Rahmat (dosen, Ketua Komnas HAM Pereode 2016-2017)
70. Mukdan Lubis (karyawan swasta)
71. Nawawi Pomolango (hakim Pengadilan Tinggi Bali)
72. Nelson Ambarita (PNS BPK)
73. Neneng Euis Fatimah (dosen)
74. Noor Ichwan Ichlas Ria Adha (hakim)
75. Nurul Ghufron (dosen)
76. Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK)
77. R Murjiyanto (dosen)
78. RM Gatot Soemartono (dosen)
79. Raden Roro Andy Nurvita (hakim)
80. Ranu Mihardja (jaksa, Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung)
81. Rio Zakaria (pegawai BUMD)
82. Roby Arya (Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet)
83. Saipuddin Zahri (mantan hakim ad hoc)
84. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)
85. Sigit Herman Binaji (hakim ad hoc pengadilan Tipikor Jakarta)
86. Sri Handayani (Wakapolda Kalbar)
87. Suedi Husein (Polri, mantan Kapolda Riau)
88. Sugeng Purnomo (Jaksa Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)
89. Sujanarko (Direktur Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK)
90. Supardi (Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, mantan Plt Direktur Pentuntutan KPK)
91. Suparman Marzuki (dosen)
92. Suwhono (pensiunan BUMN, mantan Direktur Utama PT. Pegadaian)
93. Suwito (dosen)
94. Syarief Hidayat (Direktur Gratifikasi KPK)
95. Tahir Musa Luthfi Yazid (advokat)
96. Teguh Bambang Rustanto (PNS BPKP)
97. Teuku Abdurahman (notaris)
98. Tohadi (dosen)
99. Torkis Parlaungan Siregar (advokat)
100. Wandestarido (konsultan pajak)
101. Wawan Saeful Anwar (auditor)
102. Yotje Mende (Komisioner Kompolnas, Mantan Kapolda Papua)
103. Yovianes Mahar (purnawirawan Polri, mantan Kapolda Bengkulu)
104. Zaki Sierrad (dosen)
"Peserta seleksi yang dinyatakan lulus uji kompentesi wajib mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu tes psikologi yang akan diselenggarakan pada Minggu, 28 Juli 2019 pada pukul 08.00-13.00 WIB di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I No 1 Cilandak, Jakarta Selatan," tambah Yenti.
Peserta yang tidak menghadiri tes psikologi dinyatakan gugur.
Pansel juga mengharapkan masukan masyarakat terhadap nama-nama tersebut secara tertulis.
"Masukan disampaikan langsung ke sekretariat pansel mulai 11 Juli 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB dengan alamat Kementerian Sekretariat Negara gedung 1 lantai 2, Jalan Veteran no 18 Jakarta Pusat 10110 atau melalui email ke panselkpk2019@setneg.go.id," ungkap Yenti.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
