"Lampung berada di ujung selatan Sumatera dan berdekatan dengan Pulau Jawa memiliki banyak potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya," kata dia, pada Penandatanganan kajian dan deklarasi DKI Lampung, di GSG Fakultas Syariah UIN Raden Intan, di Bandarlampung, Kamis.
Menurut dia, posisi Lampung sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah lain.
Potensi Lampung, lanjut dia, tak hanya sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata saja, tetapi juga sektor lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Lampung lanjut dia, memiliki bandara internasional dan landasan pacunya dapat diperluas hingga 5 km atau hampir sama dengan Bandara Soekarno Hatta.
"Lahan untuk pembangunan bandara terutama landasan pacunya bisa diperpanjang hingga 5 km. Pemerintah juga tak terlalu repot untuk pembebasan tanahnya karena sebagian milik negara (PTPN VII, red)," jelasnya.
Selain itu, Lampung juga memiliki Pelabuhan Panjang (Pelindo II), pelabuhan peti kemas yang dapat melayani kapal sepanjang 200 meter.
"Pelabuhan Panjang memiliki kedalaman 13,5 meter, atau terdalam kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga kapal barang berbobot ribuan ton dapat bersandar untuk bongkar muat," ujarnya lagi.
Selain itu, menurut dia, Lampung memiliki lahan yang cukup luas yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur kawasan ibu kota.
"Banyak tanah negara seperti milik PTPN VII di Lampung dapat digunakan untuk dijadikan kawasan ibu kota," ujarnya.
Ia menjelaskan dari sembilan kriteria yang dilansir Bappenas, Lampung adalah yang paling siap menjadi ibu kota Republik Indonesia, yakni aman dari cincin api, ada akses pelabuhan, ketersediaan air bersih, pembiayaan infrastruktur rendah, dominasi lahan milik pemerintah, dekat dengan ibukota yang sudah berkembang, budayanya terbuka, serta memiliki parameter hankam.
Herman HN dalam kesempatan itu meminta deklarasi tersebut tak hanya berhenti di sini saja, tetapi juga melalui kajian yang matang.
Ia juga meminta partai politik atau anggota DPR RI terpilih dapat memperjuangkan Lampung menjadi ibu kota negara.
"Parpol maupun anggota DPR-nya dapat melakukan lobi-lobi politik ke pemerintah maupun dengan intern di Dewan untuk menggolkan DKI Lampung," ujarnya.
Herman mengharapkan usulan menjadikan Lampung sebagai Ibu Kota RI terwujud sehingga dapat mensejahterakan masyarakat setempat.
Pada kesempatan yang sama seluruh Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Provinsi Lampung serta elemen masyarakat Lampung mendukung Gubernur Arinal Djunaidi mewujudkan Lampung sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Hal itu ditandai dengan Deklarasi dan penyerahan hasil kajian tentang kelayakan Lampung menjadi Ibukota RI dari Ketua Umum Relawan DKI Lampung Aziz Syamsudin kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat, di Gedung Serba Guna (GSG) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
