Sangat tidak beralasan keberadaan TNI-Polri membuat rakyat ketakutan karena yang pasti dengan adanya aparat keamanan lah masyarakat merasa aman.
Baca juga: Situasi keamanan di Nduga pascadikuasainya markas KKSB di Mugi aman
Baca juga: Pengerjaan jembatan Yuguru di Nduga kembali dilakukan
Baca juga: Sebagian warga Nduga yang mengungsi sudah kembali ke daerah asalnya
Baca juga: Wapres: Pemda harus bekerja evaluasi kondisi Nduga pascakontak senjata
Sebaliknya bila aparat keamanan ditarik, seperti permintaan Bupati Nduga Yarius Gwijangge, apakah dapat menjamin tidak ada lagi gangguan dari kelompok sipil bersenjata yang sering kali mengganggu masyarakat termasuk menyerang pos dan anggota TNI-Polri.
Bupati Gwijangge apakah bisa menjamin dan menyerahkan anggota kelompok pimpinan Egianus Kogoya ke polisi untuk diproses hukum terkait berbagai tindak kriminal yang dilakukannya, kata Aidi kepada Antara menyikapi adanya tuntutan penarikan pasukan yang kembali dilontarkan Bupati Nduga di Jayapura, Kamis.
Dikatakan, seharusnya Bupati Nduga tidak merasa keberatan dengan keberadaan TNI-Polri karena semata-mata menjaga keamanan di wilayahnya termasuk mengamankan pekerjaan pembangunan jalan Trans Papua yang melintas di wilayahnya.
KKSB pimpinan Egianus Kogoya sering kali menyerang warga sipil bahkan pernah terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan kelompok tersebut terhadap para guru yang bertugas sehingga saat ini mereka tidak ingin kembali bertugas di Kabupaten Nduga.
“Aksi yang dilakukan KKSB sudah di luar peri kemanusiaan sehingga selain bertugas mengamankan wilayah tersebut juga mengakibatkan pengerjaan sejumlah ruas jalan dan jembatan yang ditinggalkan pekerjanya setelah diserang dan dibunuh KKSB di 2018 lalu,” jelas Kol Inf Aidi.
KKSB pimpinan Egianus Kogoya, Sabtu (20/7) menyerang camp anggota yang mengamankan pengerjaan pembangunan jembatan di Yuguru hingga menyebabkan satu anggota TNI meninggal dunia yakni Pratu (anumerta) Usman Hambela.
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
