"Yang penting tujuannya untuk negara dan bangsa," kata dia di Jakarta, Senin.
Hal tersebut diungkapkan mantan Panglima TNI itu usai menghadiri silaturahim Menteri Pertahanan dengan purnawirawan TNI di Kantor Kementerian Pertahanan RI.
Baca juga: Jokowi diprediksi persilakan Gerindra bergabung dalam koalisi
Baca juga: Akademisi: Ada niat parpol berseberangan di pilpres dukung pemerintah
Djoko menjelaskan, oposisi berkewajiban mengkritisi kebijakan pemerintah, sementara koalisi atau bergabung dengan pemerintah artinya juga memberikan kontribusi.
"Jadi oposisi juga mengkritisi, bergabung juga berpartisipasi, enggak masalah," katanya.
Ditanya sikap BPN khususnya Prabowo, ia mengaku tidak tahu karena kewenangannya ada di tangan Prabowo.
"Wewenangnya Pak Prabowo ya. Saya hanya ngatur pasukan saja, sudah selesai. Koalisi itu kan sudah bubar, koalisi saya sudah bubar. Itu hak masing-masing, hak politik ya," katanya.
Yang jelas, Djoko mempersilakan jika Prabowo memilih bergabung dengan pemerintah atau tetap menjadi oposisi.
"Ya itu, saya bilang mau bergabung juga bagus, mau oposisi juga bagus. Punya tugas sendiri-sendiri yang bagus," tegasnya.
Baca juga: Akademisi: Penambahan parpol koalisi tergantung Jokowi
Baca juga: Ma'ruf: Bentuk koalisi plus-plus masih dibicarakan
Baca juga: PKB memperkirakan terjadi koalisi terbatas kubu 01 dan 02
Hadir dalam silaturahmi yang dibuka langsung Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacucu itu jajaran purnawirawan TNI termasuk Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Jenderal (Purn) TNI Agum Gumelar.
Sebelumnya, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dengan bersama-sama menaiki Moda Raya Terpadu (MRT), Sabtu (13/7) lalu.
Setelah itu, Prabowo juga melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7) lalu.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
