"Kami masih banyak PR walaupun indeks demokrasi kita ada peningkatan. Partisipasi masyarakat untuk memonitor pemerintah turun dari 56,16 menjadi 54,28 pada tahun 2018," kata Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin.
Penurunan sebanyak 1,88 persen itu, lanjut Suhariyanto, didasari oleh beberapa faktor. Misalnya, masyarakat telah menilai bahwa kebijakan pemerintah sudah baik, atau malah menganggap jika masyarakat memberikan kritik tidak akan ditanggapi.
Baca juga: Indeks Demokrasi Indonesia 2018 alami peningkatan 0,28 poin
"Masyarakat kalau (memberi) kritik tetapi tidak ditanggapi, itu bisa menurunkan partisipasi," katanya.
Menurut Suhariyanto, faktor-faktor yang menyebabkan turunnya partisipasi politik di tengah masyarakat masih perlu untuk ditelusuri lebih mendalam.
Baca juga: Indeks Demokrasi meningkat namun kebebasan berpendapat menurun
"Masih perlu ditelusuri penyebabnya apa. Bisa juga karena ada pengambatan penyaluran (kritik), atau peraturan sudah bagus, dan lain sebagainya," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Politik dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wariki Sutikno menilai bahwa partisipasi politik masyarakat sebenarnya meningkat. Akan tetapi, tidak didukung dengan penyampaian aspirasi secara langsung kepada pemerintah.
Baca juga: DKI jadi provinsi dengan IDI tertinggi di Indonesia
"Saya yakin kesadaran politik masyarakat itu naik. Namun, untuk menyampaikan via pemerintah itu kurang. Nah, idealnya itu disampaikan langsung karena lebih konstruktif," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
