"Upaya beberapa negara Barat untuk mengaburkan fakta di Xinjiang mengalami kegagalan karena penanggulangan terorisme dan ekstremisme di Xinjiang justru mendapatkan dukungan dan pujian," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying di Beijing, Senin (29/7).
Ia kemudian menyebutkan 50 duta besar di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa (UNOG) telah mengirimkan surat kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM.
Ke-50 dubes, di antaranya Rusia, Pakistan, Arab Saudi, Aljazair, dan Kuba itu untuk pertama kalinya dalam surat tersebut menyatakan bahwa kontraterorisme dan deradikalisme dengan mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan di beberapa daerah di Xinjiang sebagai kebijakan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
Baca juga: Arab Saudi jelaskan surat dukungannya pada kebijakan China di Xinjiang
Sebelumnya 24 negara anggota UNHRC telah menandatangani surat yang mengkritik kebijakan China itu di Xinjiang yang dihuni oleh suku minoritas muslim Uighur.
"Ke-24 anggota UNHRC yang penduduknya tidak lebih dari 600 juta jiwa merupakan negara-negara maju di Barat dan tidak satu pun negara Islam atau negara sedang berkembang. Sementara 50 negara pendukung China dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa populasinya saja sudah mencapai 2 miliar, lalu 28 negara tersebut anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Jumlah penduduknya saja lebih dari dua kali lipat 24 anggota UNHRC," kata jubir perempuan itu membandingkan.
Menurut dia, beberapa dubes yang mendukung kebijakan China itu sudah pernah mengunjungi Xinjiang dan menyaksikan sendiri fakta di lapangan.
"Sekarang menjadi jelas, siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah dalam menyikapi persoalan di Xinjiang," ujarnya.
Mengenai persoalan utama di Xinjiang, Hua mengatakan bahwa upaya-upaya kontraterorisme dan deradikalisasi di Xinjiang mendapatkan dukungan, pujian, dan bisa dimengerti.
"Dalam kurun tiga tahun, tidak ada lagi tindak kekerasan atau serangan teroris yang terjadi di Xinjiang. Masyarakat di sana sekarang bisa hidup rukun di antara semua etnis," ujarnya.
Oleh sebab itu pula, Hua mengundang para dubes dari 24 negara yang menuduh China melakukan tindak kekerasan terhadap terorisme untuk mendatangi Xinjiang.
Beberapa negara Barat menuding China melakukan pelanggaran HAM dengan dibangunnya sejumlah kamp vokasi di beberapa daerah di Xinjiang.
Namun China membantah bahwa kamp-kamp vokasi itu merupakan sarana pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan sebagian masyarakat Xinjiang tentang bahasa nasional dan konstitusi serta keterampilan kerja sehingga bisa berdaya saing seperti masyarakat di provinsi lain.
Baca juga: Sekjen PBB angkat isu Uighur Xinjiang saat lawatan ke China
Baca juga: Peneliti: Perusahaan pengawasan China lacak jutaan orang di Xinjiang
Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Fardah Assegaf
Copyright © ANTARA 2019
