Wakil Ketua PD XIII FKPPI Jatim Agus Ronald, di Surabaya, Rabu, mengatakan hasil kajian Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terfokus yang digelar FKPPI Jatim di Surabaya pada Selasa (30/7) malam salah satunya pembentukan Desk Pilkada.
Baca juga: 259 penghargaan nasional-internasional diterima wali kota Surabaya
Baca juga: Sudah lebihi target luasan ruang terbuka hijau di Surabaya
Baca juga: Pembangunan Wisata Kebun Anggrek Surabaya masuki tahap akhir
"Hasil kajian dan FGD, ada enam figur bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya yang mendapat perhatian khusus dari KB FKPPI Jatim," katanya.
Enam figur tersebut adalah Adies Kadir (Partai Golkar), Bambang Haryo (Partai Gerindra), Sutadi (Partai Gerindara) dan Wisnu Sakti Buana (PDI Perjuangan), Diah Katarina (PDI Perjuangan) dan Hesti Armiwulan (Anggota Komnas HAM).
Menurut dia, FGD tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-41 FKPPI yang jatuh pada 12 September 2019. Dari hasil FGD tersebut disepakati bahwa FKPPI Jatim akan melakukan peran aktif dan ikut mewarnai dinamika pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Jawa Timur dengan membentuk Desk Pilkada.
Adapun pandangan dan sikap KB FKPPI Jatim yang dihasilkan dari kajian dan FGD terkait Pilkada Kota Surabaya yakni mendorong pelaksanaan Pilkada secara damai, jurdil, dan demokratis. Selain itu mendorong adanya perwujudan atau manifestasi rekonsiliasi politik nasional pasca-Pemilu dalam pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah di tingkat daerah dalam rangka menurunkan ketegangan sosial sekaligus sebagai bentuk konsolidasi kebangsaan.
Mendorong munculnya kader-kader yang memiliki kapasitas dan kualitas kepemimpinan untuk melanjutkan dan memperkuat stabilitas keamanan dan politik kebangsaan di Kota Surabaya dan terakhir mendorong munculnya kader-kader yang memiliki kapasitas dan kualitas kepemimpinan untuk melanjutkan dan memperkuat keberhasilan dan arah kebijakan wali kota saat ini.
Sekretaris Pengurus Daerah (PD) XIII FKPPI Jatim, Tony Hartono menyampaikan untuk mewujudkan pandangan-pandangan terhadap Pilkada Kota Surabaya tersebut, KB FKPPI di Jawa Timur akan melakukan upaya untuk terbentuknya "Koalisi Tiga" dalam proses pencalonan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Surabaya 2020-2025. "Koalisi Tiga" yang dimaksud adalah koalisi tiga partai politik, yakni PDIP, Golkar, dan Gerindra.
Menurutnya, ketiga kekuatan politik ini memiliki ketersediaan kader-kader yang dianggap memiliki kapasitas dan kualitas kepemimpinan untuk mewujudkan adanya rekonsialiasi politik, melanjutkan dan memperkuat stabilitas keamanan dan politik kebangsaan, serta kemampuam umtuk melanjutkan keberhasilan dan arah kebijakan wali kota saat ini.
Adapun penjelasan dari enam figur bakal cawali dan cawawali Surabaya meliputi Wisnu Sakti Buana yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Whisnu juga dua periode menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya dan pernah juga menjadi anggota DPRD Jatim dan DPRD Surabaya.
Sedangkan Bambang Haryo merupakan memiliki latar belakang sebagai pengusaha khususnya di bidang kemaritiman, perhotelan dan pariwisata. Pengalaman Bambang Haryo sebagai politisi Partai Gerindra dan anggota DPR RI juga akan sangat membantu untuk menjaga dan memperkuat stabilitas dan politik kebangsaan di Surabaya.
Adies Kadir merupakan politisi Partai Golkar dan anggota DPR RI. Ia telah memiliki banyak pengalaman dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan publik. Disamping itu, latar belakang dan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh Adies Kadir akan sangat membantu untuk menata birokrasi dan kebijakan-kebijakan publik di Surabaya. Pengalamannya mencalonkan diri sebagai wakil wali kota di Pilkada Surabaya 2010 membuatnya sangat akrab dengan warga Surabaya
.
Sutadi mempunyai pengalaman sebagai birokrat di Pemkot Surabaya. Saat ini Sutadi menjadi Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya serta anggota DPRD Surabaya. Sutadi memiliki kapasitas menata birokrasi sehingga dimkungkinkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Surabaya.
Hesti Armiwulan merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Surabaya (Ubaya). Hesti yang bergelar doktor ini juga seorang aktivis perempuan dan anggota Komnas HAM.
Dyah Katarina merupakan istri mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono. Dyah dinilai memiliki pengalaman sebagai Ketua PKK Surabaya sehingga dinilai tepat mengatasi permasalahan perempuan dan anak di Surabaya.
Baca juga: Ketua Bawaslu Surabaya baru terpilih siap sambut Pilkada Surabaya 2020
Baca juga: Pengamat: Kandidat calon wali kota Surabaya belum memunculkan visi
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
