Bupati KKT, Petrus Fatlolon hadir bersama Asisten 3 Setda KKT, Edwin Tomasoa, sementara di pihak INPEX Masela Ltd. dihadiri langsung oleh Presiden Direktur, Mr. Akihiro Watanabe yang menggantikan pimpinan sebelumnya Mr. Shuniciro Sugaya.
"Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, memenuhi undangan INPEX Masela Ltd untuk membahas berbagai hal sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan perusahaan Migas asal Jepang itu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pasca ditandatanganinya POD Blok Abadi Masela oleh Pemerintah RI," kata Kabag Humas Setda KKT, Blendi Souhoka dalam siaran pers yang diterima Antara, Rabu.
Hal penting yang disampaikan Bupati dalam pertemuan itu adalah terkait kondisi terakhir di Desa Lermatang, kecamatan Tanimbar Selatan, sebagai salah satu calon lokasi, dimana masyarakat di desa itu telah menjual kurang lebih 300 hektare tanah kepada pihak tertentu dan Pemerintah Daerah khawatir hal ini akan berdampak pada proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional tersebut jika lokasi itu ditetapkan nantinya untuk digunakan.
Mengingat POD Blok Abadi Masela telah ditandatangani Pemerintah maka Bupati mendesak agar dilakukan percepatan pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang akan dikelola nanti oleh INPEX Masela Ltd, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati juga menyampaikan pertimbangan agar dapat dibentuk tim yang melibatkan pihak SKK Migas, INPEX Masela Ltd dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan batas-batas lahan yang diperlukan untuk pembangunan, agar lahan tersebut tidak dipindahtangankan dan juga dialihfungsikan oleh pihak-pihak tertentu, mengingat maraknya jual beli tanah yang dilakukan masyarakat setempat saat ini.
"Pemerintah Daerah juga terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa dan masyarakat agar tidak lagi menjual tanah khususnya di Desa Lermatang dan beberapa desa terdekat" kata Bupati.
Bupati Fatlolon juga menyampaikan beberapa hal kepada Mr. Akihiro Watanabe antara lain program Local Content yang melibatkan kontraktor lokal pada bidang-bidang pekerjaan tertentu agar dapat difasilitasi melalui dua BUMD milik Pemkab Tanimbar yakni PT. Tanimbar Energi dan PT. Kalwedo Kidabela.
Selain itu juga ia meminta kepada pihak Inpex agar menyampaikan secara terbuka kepada Pemerintah Daerah terkait dengan jumlah tenaga kerja dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas Blok Masela sehingga Pemerintah Daerah juga dapat menyiapkan masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pekerjaan dimaksud.
"Saat ini Pemerintah Daerah sudah menyekolahkan kurang lebih 80 orang putera/puteri Tanimbar di AKA Migas Cepu dan juga Pemerintah Daerah akan menyiapkan anggaran melalui APBD untuk mendukung penyiapan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan tenaga kerja dan bidang kerjanya" katanya.
Ia meminta agar ada perjanjian antara pihak Inpex dan Pemkab KKT untuk anak-anak Tanimbar lulusan AKA Migas Cepu dapat dipekerjakan dalam proyek yang dikelola Inpex Masela Ltd ini nantinya.
Terkait dengan program CSR yang sudah dilakukan oleh Inpex Masela Ltd di Tanimbar, Bupati meminta agar harus disinkronkan dengan program atau kegiatan pemerintah daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat setempat.
Ia juga menyampaikan untuk nantinya akan dibentuk tim khusus yang beranggotakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan pihak Inpex sebagai penghubung antara kedua belah pihak dalam mendukung berbagai kebijakan terkait dengan tahapan pembangunan proyek Masela ini.
Untuk masalah PI, Fatlolon menyampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah KKT mengikuti kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Maluku.
Menanggapi usulan yang disampaikan oleh Bupati KKT, Presiden Direktur Inpex Masela Ltd. menyampaikan bahwa manajemen baru yang dipimpinnya siap melanjutkan kerjasama dengan Pemkab KKT.
"Untuk proses pengadaan tanah, dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan pengumuman publik dan konsultasi publik AMDAL untuk kebutuhan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar," katanya.
Dia berjanji akan mengkoordinasikan sejumlah usulan Bupati KKT dengan SKK Migas.
Terkait penyiapan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja kasar, Watanabe berharap agar Pemkab segera membuka Balai Latihan Kerja (BLK) dan melatih putera - puteri setempat karena akan dibutuhkan banyak tenaga kerja pada fase pembangunan, sedangkan untuk tenaga terampil akan lebih dibutuhkan pada fase produksi di tahun 2027 nantinya.
Watanabe juga meminta agar dilakukan pertemuan antara pihaknya dengan Pemkab KKT setiap bulan berjalan untuk membahas berbagai permasalahan dan juga dukungan pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek abadi ini.
Baca juga: Presiden Jokowi berharap Blok Masela dapat mendorong industri turunan
Baca juga: Wagub Maluku tawarkan dua opsi pembagian saham Blok Masela
Pewarta: Shariva Alaidrus
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
