Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Manokwari, Meryta Oktaviane Rondonuwu, Jumat, mengungkapkan, di daerah tersebut belum ada rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta, TNI maupun Polri.
"Faskes (Fasikitas Kesehatan) yang ada hanya Puskesmas. Pasien yang tidak bisa ditangani Puskemas maka harus dirujuk ke Manokwari sebagai daerah terdekat," kata Meryta.
Kabupaten yang kaya akan potensi pariwisata dan pertanian ini, memiliki sembilan Puskesmas. Seluruhnya sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Dari sembilan Puskesmas ini hanya dua yang ada dokternya, yakni Puskesmas Anggi dan Puskesmas Menybouw. Itu pun cuma dokter umum, tidak ada dokter spesialis," katanya lagi.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun rumah sakit. Ia pun yakin Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki kemampuan itu.
Selain rumah sakit, pihaknya berharap pemerintah daerah juga memikirkan ketersediaan dokter di kabupaten baru itu. Dengan demikian masyarakat mendapat layanan kesehatan yang lebih baik.
"Kalau dokternya lengkap, dari dokter umum sampai dokter spesialis lalu alat kesehatan lengkap maka kapitasi yang kami bayarkan pun akan lebih besar. Saat ini belum lengkap jadi pembayaran kapitasi di Pegunungan Arfak tidak terlalu besar, sesuai dengan jenis pelayanan," ujarnya lagi.
Dari Januari hingga Juli 2019 dana kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan Cabang Manokwari ke ketujuh kabupaten yang menjadi wilayah kerjanya sudah mencapai Rp20 miliar
"Kami berharap faskes di tujuh daerah ini terus meningkat, termasuk sarana prasaran serta sumber daya manusianya. Dengan demikian masyarakat tidak perlu ke tempat lain untuk berobat," katanya.*
Baca juga: BI jajaki pengembangan kopi Anggi Pegunungan Arfak
Baca juga: 20 ribu bibit kopi Wamena ditanam di Pegunungan Pegaf, Papua Barat
Pewarta: Toyiban
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
