Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini mengatakan PBNU siap membantu Presiden Joko Widodo dalam mengatasi setidaknya tiga isu utama yaitu mengatasi radikalisme, kesenjangan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).PBNU siap berkontribusi membantu presiden pada pemerintahan mendatang
"Bagi PBNU, ke depan ada tiga tantangan yang dihadapi bersama dan menjadi fokus penting. Yakni, tantangan radikalisme dan terorisme, ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata Helmy kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan PBNU siap apabila Jokowi membutuhkan kader-kadernya dan akan merasa terpanggil jika diminta untuk ikut dalam proses pemerintahan.
Bagi PBNU, dia mengatakan tiga tantangan tersebut ke depan perlu ditingkatkan upaya-upaya hulu hilirnya supaya lebih serius. Harus dicari formula dan juga langkah yang cepat dan konkret dalam mengatasinya.
"Masalah radikalisme dan terorisme erat kaitannya dengan soal pemahaman keagamaan yang benar. PBNU menilai upaya memerangi penyebaran radikalisme, terorisme serta hoaks di era teknologi informasi dan media sosial seperti sekarang sangat penting," katanya.
Negara, kata dia, selama ini belum efektif menggunakan sumber daya dan perangkat yang ada untuk menjawab tantangan perubahan di era digital.
Mantan Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal itu berkata, pemerintah juga belum berhasil membangun kontra narasi terhadap hoaks, radikalisme dan terorisme.
Terkait ekonomi, kata dia, isu utamanya adalah soal disparitas yang terjadi di mana satu persen orang kaya Indonesia menguasai sekitar 40 persen aset negara. NU tidak antikonglomerat, tapi hendaknya mereka harus diajak bermitra untuk menjadikan kelompok-kelompok mikro kecil itu mitra yang penting.
Helmy menegaskan Nahdlatul Ulama tidak akan mengajukan kandidat calon menteri jika tidak diminta oleh Presiden Joko Widodo.
"Kendati demikian, PBNU siap berkontribusi membantu presiden pada pemerintahan mendatang," kata dia.
Baca juga: NU siapkan kader untuk duduk di kabinet
Baca juga: PBNU dorong perekonomian Islam dan bisnis halal
Baca juga: KPPU gandeng PBNU awasi persaingan usaha tidak sehat
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019
