"Pihak luar itu berbicara tidak sesuai fakta, ada empat isu yang selalu dibilang. HAM, ketidakadilan, sekitar itu aja," kata Ketua Umum PWI Atal S Depari, di Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikannya usai beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, mengenai rencana HPN 2020 di Papua.
Atal didampingi jajaran PWI, di antaranya Mirza Zulhadi (Sekjen), Suprapto (Wakil Sekjen), Peter F Gontha dan Asro Kamal Rokan sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI.
Baca juga: Wiranto apresiasi rencana HPN 2020 di Papua
Baca juga: PWI merencanakan peringatan HPN 2020 di Papua
Baca juga: Kemlu jaring masukan dari Papua untuk memajukan HAM
Dewan Kota Oxford, Inggris, pada 17 Juli 2019 memberikan penghargaan Oxford Freedom of the City Award kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis kemerdekaan Papua Barat.
Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan yang diberikan kepada Benny, yang sejak 2003 menetap di Oxford, Inggris.
Penghargaan tersebut dinilai diberikan kepada orang yang salah karena Benny justru merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya.
Atal mengungkapkan pemilihan Papua sebagai tuan rumah peringatan HPN merupakan salah satu langkah untuk menghalau isu tidak benar yang diembuskan Benny.
"Saya kira bisa kita manfaatkan itu (menghalau isu). Jadi, kalau memang Benny Wenda selalu mengatakan itu, kita, pers nasional kan tidak mungkin diam. Karena, memang isu itu tidak ada," katanya.
Menurut dia, isu tidak benar seputar Papua itu selalu menjadi komoditas "jualan" Benny melalui lobi-lobi internasional yang merugikan bangsa Indonesia.
"Dia ini nantinya jualannya itu terus. Kita enggak mau begitu. Apa yang dia perjuangkan, yang dia kritik, kita ingin tunjukkan itu enggak ada, enggak bener begitu," kata Atal.
Melalui penyelenggaraan HPN, para media luar juga akan memotret realitas sesungguhnya atas kehidupan masyarakat Papua secara apa adanya.
"Memangnya apa yang ingin kita sembunyikan? Kita ingin pemerintah juga membuka diri karena tidak perlu ada yang ditakutkan," katanya.
Menyikapi penghargaan itu, Pemerintah Inggris telah menegaskan dukungannya terhadap integritas teritorial Indonesia dan mengakui Papua sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melalui keterangan tertulis yang dirilis di situs resminya, Kementerian Luar Negeri Inggris menggarisbawahi bahwa tidak ada perubahan posisi mengenai Papua.
“Keberadaan Benny Wenda di Inggris bukan berarti bahwa pemerintah Inggris mendukung posisinya mengenai kedaulatan Papua dan penghargaan yang diberikan Dewan Kota Oxford tidak berpengaruh pada kebijakan Pemerintah Inggris,” demikian keterangan tersebut.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
