"Saya sebenarnya rekomendasi dari sejak dulu saya di Jakpro, bahwa kegiatan strategis seperti bandara, MRT, kereta listrik, itu mesti punya pembangkit sendiri. Sehingga 'double' (ganda). Mereka sehari-hari di-'cover' oleh itu (pembangkit sendiri) tapi jaringan (pembangkit) Jawa Bali ini juga bisa meng-'cover'. Atau sebaliknya," kata Budi ditemui di Kemenko Maritim Jakarta, Senin.
Cadangan listrik ganda itu juga telah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta yang menggunakan "generator set" (genset) dan pasokan dari pembangkit Jawa-Bali.
Menurut Budi, sudah semestinya transportasi listrik memiliki pembangkit listrik sendiri. Selain itu, kejadian padamnya listrik di ibu kota juga menyangkut harga diri bangsa sehingga perlu diantisipasi dengan baik.
Budi menuturkan keuntungan jika transportasi listrik memiliki pembangkit sendiri. Selain memiliki "back up" atau cadangan daya, perusahaan transportasi juga bisa mengambil peluang untuk meraup pendapatan dari pembangkit yang dimilikinya, misalnya dengan menjual listriknya.
"Kan kegiatan-kegiatan yang setengah subsidi begini kalau dia ada 'other income' (pendapatan lain) kan bisa mengurangi subsidi juga," katanya.
Budi mengatakan usulan harus adanya pembangkit sendiri untuk transportasi listrik akan dibahas dalam rapat kabinet, khususnya kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN.
Ia menyebut paling tidak dibutuhkan pembangkit listrik berkapasitas 250 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik transportasi massal berbasis listrik seperti MRT dan KRL Commuter Line dengan rincian masing-masing transportasi membutuhkan daya hingga sekitar 130 MW.
Anggaran pembangunan pembangkit listrik itu bisa menggunakan belanja modal perusahaan atau dilelang ke pihak lain. Menurut dia, opsi tersebut sangat terbuka dan menarik bagi investor.
Budi menambahkan pembangunan pembangkit listrik bagi MRT Jakarta dan Kereta Commuter Indonesia (KCI) menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam waktu dekat.
"Saya pikir demikian (prioritas) karena Bandara Soekarno-Hatta sudah punya genset. Kalau ini (MRT-KRL) kan tidak ada. Jadi memang prioritas. Atau, mungkin memang ada solusi lain yaitu dia mendapat suplai khusus. Jadi selain dari pembangkit Jawa-Bali, dia punya 'coverage double' sebagai 'back up'," pungkasnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan usulan yang disampaikan Budi Karya akan jadi bahan pertimbangan.
"Jadi pikiran supaya tidak kejadian seperti ini, ya kita lagi pertimbangkan secara seksama mengenai hal itu," katanya.
Menurut Luhut, hasil audit atas kejadian listrik padam total diyakininya akan juga berujung pada usulan Menhub. Pasalnya, teknologi yang terus berkembang harus lumpuh karena kejadian Minggu (4/8) itu.
"Dengan teknologi 4.0, dengan startup dan segala macam, menyedihkan sekali kemarin sampai 'down' sampai 6 jam lebih, saya kira enggak boleh terjadi. Kalau Presiden sangat marah, saya kira sangat (wajar)," ujar Luhut.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2019
