"Sebagai generasi baru, mereka diharapkan tidak terlalu kaku dalam bekerja, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan dinamika kerja di lapangan," kata Gubernur Emil seusai menghadiri acara pelantikan 744 orang calon pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa.
Dia mengatakan dengan menyebar para pamong praja muda ini ke seluruh NKRI, maka hal itu bisa menjadi alat pemersatu bangsa, dengan begitu tidak akan ada lagi ego kedaerahan dari para lulusan IPDN.
"Jadi, konsepnya pamong praja ini akan disebar tidak ke daerah asal, tapi ke seluruh wilayah NKRI dan mudah-mudahan dari situlah penguatan persatuan Indonesia semakin menguat," kata dia.
"Sehingga tidak ada lagi ego-ego daerah, tapi lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya lagi.
Menurut Emil, para lulusan IPDN adalah generasi baru, sehingga mampu menjalankan reformasi-reformasi birokrasi yaitu dynamic governance dan jangan terlalu kaku dengan panduan-panduan yang kadang kalah cepat dengan dinamika di lapangan.
Hari ini dilangsungkan pelantikan 744 orang calon pamong praja muda lulusan IPDN di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa.
Pelantikan dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, Ilham Syah Azikin adalah komandan upacara.
Dalam arahannya, Wapres JK meminta 744 pamong praja muda ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, mereka juga dituntut untuk dapat melayani masyarakat.
"Disamping menjalankan tugas, anda adalah alat pemersatu dan perekat bangsa, anda harus menjadi pemimpin daerah yang demokratis dan mendengarkan suara rakyat, dan melayani masyarakat secara keseluruhan. Kelak, anda akan menjadi pemimpin wilayah dan masyarakat," kata Jusuf Kalla.
Wapres pun berharap, para pamong praja muda ini bisa berkontribusi langsung dalam lima agenda pokok pemerintah yang menjadi fokus pembangunan nasional lima tahun ke depan. yaitu, pertama, pemerintah akan tetap menjalankan pembangunan infrastruktur yang terus ditingkatkan dan disinergikan. Kedua, pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk memajukan bangsa agar bisa bersaing dengan bangsa lainnya.
Ketiga, peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat di daerah dan nasional. Keempat, reformasi birokrasi dan reformasi struktural pemerintahan. Kelima, penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) fokus pada sasaran pembangunan, sehingga akan bermanfaat untuk kemajuan masyarakat dan bangsa.
"Karena semua itu membutuhkan birokrasi yang baik, cepat, dan birokrasi yang mendorong pembangunan itu sendiri," ujarJusuf Kalla.
"Sebagai pamong praja, anda mempunyai kewajiban yang baik. Anda mempunyai kewajiban melayani masyarakat secara keseluruhan, secara cepat, sederhana, murah, dan tuntas serta memuaskan, dan yang penting adil untuk semuanya," katanya pula.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
