Koalisi Masyarakat Sipil mendorong Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) mempertimbangkan untuk melibatkan publik dalam melakukan tracking atau pelacakan rekam jejak 40 peserta yang lolos tes psikologi.Jangan tiba-tiba menyebutkan bahwa pihak A hanya sebut ini di media tapi sampai sekarang tak kirim surat. Harusnya isu di publik ditangkap pansel, tegasnya
"Jangan lupa bahwa kalau Pansel mau formalitas begitu, dengan melibatkan lembaga-lembaga negara, tidak ada masalah. Tapi, jangan lupa bahwa partisipasi publik juga harus dibuka karena dari informasi publik lah hal-hal yang kemudian luput dideteksi oleh lembaga-lembaga negara itu bisa muncul," ungkap salah satu perwakilan kelompok sipil Feri Amsari ketika ditemui di konferensi pers di Kantor ICW di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil pertanyakan sikap Pansel Capim KPK soal LHKPN
Hal senada diungkapkan oleh Kurnia Ramadhana dari Indonesian Corruption Watch (ICW), yang termasuk dalam koalisi sipil tersebut. Menurut Kurnia, langkah Pansel Capim KPK untuk melibatkan lembaga negara dianggap baik asalkan temuannya bisa menyeluruh dan bukan hanya sebagai formalitas.
Peneliti ICW itu juga mengingatkan akan pentingnya mempertimbangkan masukan dari publik, tidak hanya berupa surat elektronik atau surat yang dikirimkan pada pansel, tapi narasi-narasi yang beredar di publik.
Baca juga: ICW: Pansel Capim KPK seharusnya tidak anti kritik
Baca juga: ICW minta Pansel Capim KPK lebih tunjukkan sikap integritas
"Jangan tiba-tiba menyebutkan bahwa pihak A hanya sebut ini di media tapi sampai sekarang tak kirim surat. Harusnya isu di publik ditangkap pansel," tegasnya.
Sebelumnya, Pansel Capim KPK pada Senin (6/8) telah mengumumkan 40 nama yang lolos dalam tahap tes psikologi.
Setelah itu panitia langsung melakukan pelacakan rekam jejak dengan melibatkan delapan lembaga negara, termasuk BNN, BNPT dan Kepolisian.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
