"Kami berharap laporan ini memberikan gambaran kondisi HAM 2018 di Indonesia, menjadi catatan serius bagi Presiden sebagai bekal untuk menjalani periode kedua dan sebagai salah satu basis dalam menyusun kabinet," ujar Komisaris Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Rabu.
Menurutnya, informasi mengenai kondisi dan dinamika HAM yang terjadi pada tahun atau periode sebelumnya, dapat menjadi rujukan bagi Presiden dalam memilih calon-calon menteri.
Baca juga: Pencalonan Indonesia ke Dewan HAM PBB jadi pengingat untuk berbenah
"Jadi ketika memilih menteri, bisa melihat informasi utama yang jadi rujukan dari laporan ini, berdasarkan realita dan ekspektasi publik," imbuh Choirul.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Amiruddin mengatakan bahwa persoalan HAM di Indonesia harus diberikan perhatian lebih dan dijadikan tolak ukur bagi kabinet ke depan.
Menurutnya, hal itu dikarenakan pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan diatur dalam konstitusi.
"Maka dari itu kami ingin lebih awal mengingatkan mengenai persoalan HAM di Indonesia harus diberi perhatian lebih, dan kabinet ke depan menjadikan HAM jadi tolok ukur bagi mereka," papar Amiruddin.
Sementara itu, Komnas HAM merilis Laporan Tahunan Tahun 2018. Dalam laporan ini memuat data dan informasi mengenai kondisi dan dinamika persoalan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun tersebut.
Selain dihadiri oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan komisioner-komisionernya, perilisan laporan ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Kementerian/Lembaga RI lainnya.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
