Kepergian anggota DPRD Nusa Tenggara Barat dalam rangka kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa menjelang akhir masa jabatan menuai kecaman di provinsi itu.Kunjungan kerja ini sebuah kebodohan. Coba saya tanya apa urgensinya dan implementasinya setelah mereka balik dari luar negeri."
Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, ikut angkat bicara dan mengecam kepergian tersebut. Karena, ia menilai kepergian para wakil rakyat ke sejumlah negara di Eropa tersebut tidak ada urgensinya bagi kinerja para anggota dewan. Apalagi hal itu dilakukan di akhir masa jabatan.
Baca juga: PKS belum putuskan komposisi pimpinan di DPRD NTB
Baca juga: Gerindra belum tentukan nama pimpinan DPRD NTB
Baca juga: Nasdem optimis raih tujuh kursi DPRD NTB
"Kunjungan kerja ini sebuah kebodohan. Coba saya tanya apa urgensinya dan implementasinya setelah mereka balik dari luar negeri," ujarnya di Mataram, Selasa.
Sebagai anggota DPR RI, dirinya pun mengaku punya kesempatan untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Namun, ia tidak pernah mau mengambil kesempatan tersebut. Karena, ia sadar hal tersebut tidak ada manfaat dan kaitannya dengan tugas-tugas pokok dan fungsinya di parlemen.
"Kalau saya mau pergi ke luar negeri melalui DPR RI juga ada, tapi apa urgensinya kalau kita pergi. Kalau tidak ada ngapain pergi, coba itu dipikirkan," kata Rachmat Hidayat dengan ketus.
Karena itu, menurut Rachmat, kunker para wakil rakyat tersebut sangatlah tidak tepat. Terlebih di tengah APBD NTB sedang defisit. Belum lagi ditambah masyarakat NTB masih banyak yang berada di garis kemiskinan dan terkena bencana.
"Sampah saja ada dimana-mana, anggaran terbatas, warga miskin masih banyak. Kok mereka pergi berleha-leha ke luar negeri, makanya saya tegas tidak setuju pergi itu," sesalnya.
Selaku Ketua DPD PDIP NTB, dirinya pun telah melarang anggota DPRD NTB dari fraksi PDIP untuk ikut-ikutan berangkat kunker ke luar negeri.
"Saya sudah larang mereka ikut. Tidak boleh ada anggota dari PDIP untuk pergi," tegas anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.
Meski demikian, Rachmat Hidayat tidak ingin menyalahkan DPRD NTB sendirian. Karena para wakil rakyat pergi juga atas dasar persetujuan gubernur selaku penguasa anggaran.
"Ada apa gubernur setuju anggota dewan pergi ke luar negeri kalau tidak ada kongkalikongnya, pasti ada sogokan. Makanya kita tidak bisa juga menyalahkan DPRD sendirian. Karena mereka pergi itu kan pasti ada persetujuan Gubernur NTB," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD NTB Mahdi, mengatakan perjalanan kunker anggota DPRD ke sejumlah negara menghabiskan anggaran hingga Rp3,5 miliar.
"Anggaran untuk kunjungan kerja ini menghabiskan sekitar Rp3,5 miliar," ujarnya.
Menurutnya, keberangkatan anggota DPRD NTB ke sejumlah negara tersebut sudah masuk di dalam Daftar Program Anggaran (DPA) tahun 2019 dan sudah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan izin dari Sekretariat Negara (Setneg).
"Begitupun exit permit dari Kemenlu juga sudah didapatkan. Sehingga secara administrasi perjalanan ini sah dan legal," jelas Mahdi.
Mahdi membantah, alokasi anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan kunker tersebut tidak sebanyak seperti yang beredar dan viral di sejumlah media sosial. Menurutnya setelah dilakukan rasionalisasi anggaran, alokasi anggaran untuk kunker tersebut hanya sekitar Rp3,5 miliar.
"Angkanya tidak sebesar yang dibayangkan, karena ada juga anggota dewan yang tidak jadi berangkat seperti yang naik haji sekitar 10 orang. Kemudian karena ada kesibukan lain seperti adanya tugas kepartaian dan urusan keluarga. Lebih kurang ada sekitar 15 orang anggota dewan yang tidak berangkat," terangnya.
Disinggung apa "output" dari pelaksanaan kunker ke luar negeri tersebut, Mahdi menyatakan output yang bisa diharapkan dari pelaksanaan kunker itu adalah bagi anggota DPRD NTB yang terpilih kembali, perjalanan kunker ini akan menjadi pelajaran berharga untuk pengembangan sejumlah kesepakatan antara Provinsi NTB dengan negara-negara yang menjadi tujuan kunjungan baik di dalam aspek pendidikan, kebudayaan dan pariwisata. Apalagi kunjungan tersebut dilakukan lintas komisi.
"Jadi disamping menimba pengalaman, juga akan ada banyak hal yang bisa dilakukan pada saat kunker ini. Bagi anggota DPRD NTB yang tidak terpilih lagi, paling tidak mereka memiliki wawasan terhadap kondisi negara yang dikunjunginya," ucap Mahdi.
"Sebenarnya agenda kunker ini harusnya dilakukan pada awal tahun, hanya saja karena padatnya agenda kegiatan seperti pelaksanaan Pilpres dan Pileg, maka baru bisa dilaksanakan pada bulan ini," katanya.
Diketahui, anggota DPRD NTB akan berangkat ke sejumlah negara dalam rangka kunker. Di antara negara yang menjadi tujuan para wakil rakyat tersebut antara lain Italia, Swiss, Turki, Australia, Belanda, Prancis dan Belgia.
Keberangkatan para anggota dewan ini terbagi dalam dua rombongan. Rombongan pertama berangkat pada 3 Agustus dan baru pulang pada 9 Agustus. Rombongan kedua akan berangkat pada 13 Agustus dan pulang pada 19 Agustus 2019.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
